TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan evaluasi lantaran penyaluran bantuan kuota data internet dinilai belum optimal.

"Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk mengadakan evaluasi terkait pemberian kuota internet gratis tersebut secara berkala," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Kamis (1/10/2020).

Bamsoet mengatakan Kemendikbud dapat bekerjasama dengan pihak sekolah ataupun universitas untuk mendata ulang dan memverifikasi data penerima kuota internet gratis.

"Ini penting untuk memastikan penerima kuota internet gratis tepat sasaran, serta nomor ponsel yang diberikan kuota internet gratis tersebut valid dan terverifikasi," kata dia.

Baca: Kemendikbud Jelaskan Alasan Tidak Berikan Bantuan Kuota Internet Berbentuk Kartu Perdana

Baca: Kemendikbud Temukan Kasus Satu Nomor Ponsel Didaftarkan 100 Penerima Bantuan Kuota Internet

Tak hanya itu, politikus Golkar tersebut meminta Kemendikbud bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menghitung secara cermat jumlah kuota internet gratis yang diberikan.

Dengan begitu, kuota internet gratis tersebut dapat mencukupi untuk mengakses berbagai materi dan aplikasi yang digunakan dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Bamsoet juga mengatakan perlunya melakukan mitigasi risiko dan solusi lain bagi penerima bantuan yang tidak dapat mengoptimalkan penggunaan seluruh bantuan kuota.

"Meminta Kemenkominfo agar pihak provider menambah Base Tranciver Station (BTS) untuk memudahkan komunikasi. Dikarenakan hambatan tidak optimalnya penggunaan kuota tersebut bisa disebabkan oleh kondisi geografis suatu wilayah ataupun masyarakat yang tidak memiliki akses internet dan gadget yang memadai untuk melakukan PJJ," tandasnya.