Tribun

Ketua MPR Minta Kemendikbud Evaluasi Penyaluran Bantuan Kuota Data Internet yang Belum Optimal

Kemendikbud diminta evaluasi karena penyaluran bantuan kuota data internet dinilai belum optimal.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Ketua MPR Minta Kemendikbud Evaluasi Penyaluran Bantuan Kuota Data Internet yang Belum Optimal
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Seorang siswa kelas X SMAN 7 Bandung bersama adiknya yang bersekolah di SDN 020 Lengkong Besar mengerjakan tugas sekolah lewat kegiatan belajar mengajar secara daring (online) menggunakan aplikasi WhatsApp, di rumah kontrakan 3 x 5 meter, di Jalan Pungkur Jembatan Baru, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/7/2020). Guna menunjang pendidikan kedua anaknya, Maman Suherman (49) selaku orang tua yang saat pandemi Covid-19 kehilangan pekerjaan ini terpaksa harus berlangganan wifi Rp 251.000 per bulan karena kalau membeli paket data akan jauh lebih mahal. Sementara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berencana memberikan kuota internet senilai Rp 150 ribu setiap bulan bagi siswa tingkat SMA dari mulai Juli hingga Desember 2020. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan evaluasi lantaran penyaluran bantuan kuota data internet dinilai belum optimal.

"Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk mengadakan evaluasi terkait pemberian kuota internet gratis tersebut secara berkala," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Kamis (1/10/2020).

Bamsoet mengatakan Kemendikbud dapat bekerjasama dengan pihak sekolah ataupun universitas untuk mendata ulang dan memverifikasi data penerima kuota internet gratis.

"Ini penting untuk memastikan penerima kuota internet gratis tepat sasaran, serta nomor ponsel yang diberikan kuota internet gratis tersebut valid dan terverifikasi," kata dia.

Baca: Kemendikbud Jelaskan Alasan Tidak Berikan Bantuan Kuota Internet Berbentuk Kartu Perdana

Baca: Kemendikbud Temukan Kasus Satu Nomor Ponsel Didaftarkan 100 Penerima Bantuan Kuota Internet

Tak hanya itu, politikus Golkar tersebut meminta Kemendikbud bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menghitung secara cermat jumlah kuota internet gratis yang diberikan.

Dengan begitu, kuota internet gratis tersebut dapat mencukupi untuk mengakses berbagai materi dan aplikasi yang digunakan dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Bamsoet juga mengatakan perlunya melakukan mitigasi risiko dan solusi lain bagi penerima bantuan yang tidak dapat mengoptimalkan penggunaan seluruh bantuan kuota.

"Meminta Kemenkominfo agar pihak provider menambah Base Tranciver Station (BTS) untuk memudahkan komunikasi. Dikarenakan hambatan tidak optimalnya penggunaan kuota tersebut bisa disebabkan oleh kondisi geografis suatu wilayah ataupun masyarakat yang tidak memiliki akses internet dan gadget yang memadai untuk melakukan PJJ," tandasnya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas