TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo mengatakan, memperingati hari Kesaktian Pancasila, dibutuhkan keberanian untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu.

Romo berharap adanya rekonsiliasi sesama anak bangsa terhadap kejadian masa lalu, salah satunya terkait paham komunisme.

"Kedepan bangsa ini harus dewasa dalam menyelesaikan masa lalu dengan keberanian untuk saling memaafkan dan mau berdamai dengan masa lalu bukan lagi dijadikan alat politik untuk menghancurkan karakter seseorang," katanya, Kamis (1/10/2020).

Menurutnya, larangan terhadap komunisme dan leninisme jelas dalam tap MPRS dan masih berlaku.

Oleh karena itu apabila ada pihak yang memang mengetahui kebangkitan komunisme maka sebaiknya segera melaporkan pihak berwajib sehingga diproses dalam ranah hukum.

"Kita berharap elit politik dewasa dalam hal isu ini karena ke depan bangsa ini harus bersatu menghadapi Pandemi Corona," tuturnya.

Baca: Ganjar: Negara Harus Tegas Kepada Pihak yang Mengganggu Pancasila.

Selain itu menurutnya peringatan kesaktian Pancasila merupakan momentum bangsa Indonesia mengaktualisasikan Pancasila dalam kebijakan publik. Terutama kebijakan yang menyangkut kesejahteraan rakyat.

"Agar tujuan Indonesia merdeka mencapai kesejahteraan maka orientasi pengambil kebijakan harus mengarusutamakan rasa Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan," kata Romo Benny.

Koordinator Jaringan Gusdurian sekaligus Putri Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Wahid menilai isu kebangkitan PKI adalah propaganda yang tidak laku.

Allisa kemudian merujuk survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Rabu (30/9/2020) lalu.

Survei yang menyimpulkan di antaranya warga yang setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI relatif tidak terlalu banyak dan jumlahnya tetap dari waktu ke waktu.

"Stabil artinya bisa kita bunyikan datanya bahwa ini propaganda yang tidak laku. Nyatanya begitu-begitu saja. Munculnya sekitar Agustus, September atau menjelang pilkada. Atau stigma ke kelompok masyarakat terutama yang melawan apalagi terkait konflik agraria. Konflik yang berkaitan dengan sengketa industri atau bisnis. Lebih menukik lagi kalau keterkaitan dengan aparat keamanan, baik kepolisian atau TNI," kata Alissa.

Baca: Ketua DPR Puan Maharani Bacakan Ikrar pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Namun demikian Alissa mengaku sedih membaca hasil survei tersebut. Hal itu karena menurut Alissa secara jumlah masyarakat yang meyakini adanya kebangkitan PKI tidak berkurang.

"Jadi isu PKI ini musiman, musim Pilkada, musim kontekstual, dan Agustus, September. Kemudian stabil itu saya membacanya menyedihkan. Berarti tidak berkurang. Artinya ada proses kontestasi ide yang mungkin, kita berharap restorative justice yang lebih menguat. Kita belum cukup kuat mengimbangi gerakan mereka," kata Alissa.