Tribun

Omnibus Law Cipta Kerja

Baleg DPR Bantah Rapat Tengah Malam Buru-buru Bahas Omnibus Law Cipta Kerja

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menegaskan, pihaknya tidak kejar tayang dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
Baleg DPR Bantah Rapat Tengah Malam Buru-buru Bahas Omnibus Law Cipta Kerja
TRIBUN JATENG/TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah melakukan demo di depan halaman Kantor Dewan Provinsi Jateng yang intinya 'Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja' yang justru isinya mendegradasi kesejahteraan buruh, Selasa (25/08/20). (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR dan pemerintah bersepakat membawa RUU Cipta Kerja ke Rapat Paripurna.

Hal itu diputuskan dalam Pembicaraan Tingkat I antara Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pihak pemerintah pada Sabtu (3/10/2020) malam.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menegaskan, pihaknya tidak kejar tayang dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

Sebab, pembahasan RUU tersebut kerap kali diadakan pada waktu libur, semisal hari Sabtu dan Minggu.

"Rapat di akhir pekan tidak ada masalah karena kita, Panja (Panitia Kerja) RUU Cipta Kerja sudah diberi izin oleh pimpinan DPR untuk menggelar rapat di akhir pekan. Bahkan di hari libur pun digunakan untuk rapat kerja itu sudah diizinkan oleh pimpinan DPR," kata Baidowi saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (4/10/2020).

Baca: Rugikan Buruh, KSPI Tolak Skema Pengurangan Pesangon PHK di RUU Cipta Kerja

Menurutnya, rapat kerja Panja Baleg masih sesuai koridor aturan pelaksanaan rapat meski digelar malam hari, termasuk keputusan Pembicaraan Tingkat I pada Sabtu (3/10) yang dimulai pukul 21.00 WIB.

Ia mengatakan, rapat tersebut sudah memiliki persetujuan dari pimpinan DPR.

"Bukan rapat tengah malam jadi rapat kerjanya mulai pukul 21.00 WIB dan sesuai tatib serta surat edaran pimpinan DPR itu masih di bawah batas waktu maksimal ketika memulai rapat," ucapnya.

Selain itu, Baidowi mengatakan sesuai dengan kesepakatan fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD) pimpinan DPR, batas atas pembahasan suatu RUU tiga kali masa sidang.

"Kemudian kita Panja Ciptaker dibatasi limitasi waktu, bukan kejar tayang, tetapi sesuai kesepakatan fraksi dan AKD pimpinan DPR bahwa maksimal waktu pembahasan RUU itu 3 kali masa sidang dan ini sudah masuk masa sidang yang ketiga. Tidak ada yang terlewati baik secara prosedural. Cuma alasannya kenapa bukan hari kerja ya tidak ada masalah sebenarnya, karena memang waktunya pembahasannya sudah selesai," ujar politikus PPP itu.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas