Tribun

Omnibus Law Cipta Kerja

Politikus Demokrat: Zaman SBY Jadi Presiden Tak Ada RUU Diputuskan Hari Sabtu Malam

Pembicaraan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja yang digelar, Sabtu (3/10/2020) malam mengundang pertanyaan besar publik.

Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Politikus Demokrat: Zaman SBY Jadi Presiden Tak Ada RUU Diputuskan Hari Sabtu Malam
dok. DPR RI
Benny K Harman. 

"Jadi bukan soal biasa, ini menjadi soal yang sangat sangat serius. Oleh sebab itu bagi kita kalau hanya untuk memberi ruang kepada pengusaha atau pelaku usaha sebetulnya Undang-Undang yang berlaku selama ini sudah cukup baik, yang belum baik itu pelaksanaannya," katanya.

Baca: Partai Demokrat Kritik Tak Ada Rasa Keadilan Sosial dalam RUU Cipta Kerja

"Mengapa pelaksanaannya tidak kita perbaiki? mengapa penengakan hukumnya tidak kita koreksi? nah ini menurut saya sangat penting untuk menjadi perhatian kita," kata Benny.

Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I yang digelar DPR dan pemerintah pada Sabtu (3/10/2020) menghasilkan kesepakatan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan dibawa ke rapat paripurna.

Dalam rapat itu, diketahui hanya dua fraksi yang menyatakan penolakan terhadap RUU Ciptaker yakni Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pembahasan RUU Cipta Kerja Terburu-buru

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, Badan Legislasi (Baleg) DPR terlalu terburu-buru dalam membahas dan menggesa pengesahan RUU Cipta Kerja.

Pada Sabtu (3/10/2020) malam, dalam pembicaraan Tingkat I, DPR dan pemerintah sepakat RUU Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna.

Menurut Bhima, banyak pasal-pasal substantif yang harus dikaji secara mendalam.

"Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja terlalu terburu-buru padahal banyak pasal substantif yang harus dikaji secara lebih mendalam," kata Bhima saat dihubungi Tribunnews, Minggu (4/10/2020).

Baca: Fraksi PKS dan Demokrat Resmi Tolak RUU Cipta Kerja, Alasannya Ini

Bhima mencontohkan beberapa pasal yang dianggapnya bermasalah, yaitu terkait dengan keterbukaan impor pangan.

Halaman
123
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas