HUT Ke 75 TNI, Koalisi untuk Reformasi Sektor Keamanan Beri 8 Catatan Kritis
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan delapan catatan kritis untuk TNI.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI atas perannya menjaga pertahanan negara Indonesia.
Ucapan tersebut diungkapkan dalam rangka HUT Ke 75 TNI yang jatuh, Senin (5/10/2020).
Selain mengucapkan selamat mereka pun memberikan delapan catatan kritis untuk TNI.
"Koalisi menilai di usianya yang tidak lagi muda ini, muncul harapan besar TNI ke depan menjadi alat pertahanan yang semakin kuat, modern, profesional, dan mampu menjalankan tugas-tugasnya secara akuntabel, menghormati tata negara demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," sebagaimana ditulis dalam keterangan tertulis Koalisi untuk Reformasi Keamanan, Senin (5/10/2020).
Koalisi memandang momentum HUT TNI yang ke-75 tahun ini tidak boleh hanya menjadi sekadar repetisi perayaan yang sifatnya seremonial belaka.
Baca: Panglima Angkatan Bersenjata Australia Ucapkan Selamat HUT Ke-75 TNI
Menurut Koalisi di tengah kondisi bangsa dan negara yang sedang berada dalam suasana keperihatinan akibat krisis pandemi Covid-19, sudah seharusnya HUT TNI kali ini juga dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan diri mengingat masih banyaknya permasalahan dan agenda reformasi TNI yang belum terlaksana.
Koalisi mengakui, agenda reformasi dan transformasi TNI sejak tahun 1998 telah menghasilkan sejumlah capaian positif seperti seperti penghapusan peran sosial-politik TNI, pemisahan TNI dan Polri, penghapusan bisnis TNI dan lain sebagainya.
Namun, menurut Koalisi semua pencapaian itu bukan berarti menandakan bahwa proses reformasi TNI telah tuntas dijalankan.
Baca: Danlanud Silas Papare Hadiri Upacara HUT ke-75 TNI Secara Virtual
Menurut Koalisi sejumlah agenda tersisa seperti reformasi peradilan militer, restrukturisasi komando teritorial dan agenda lainnya masih urung dilakukan.
Bahkan, kata Koalisi, yang terjadi adalah sebaliknya dimana proses reformasi TNI mengalami stagnasi dan dalam sejumlah aspek bisa dikatakan malah mengalami kemunduran.
Berikut delapan catatan Koalisi terkait agenda reformasi TNI yang menjadi pekerjaan rumah yang harus didorong dan dijalankan oleh pemerintah ke depan:
Pertama, Koalisi mencatat adanya peran internal militer yang semakin menguat.
Koalisi mencatat dalam beberapa tahun belakangan ini terdapat perkembangan dimana militer mulai terlibat secara aktif dalam mengatasi permasalahan dalam negeri.