Agenda tersebut, kata Koalisi, disuarakan dalam satu paket dengan agenda penghapusan peran sosial-politik TNI yang dikenal sebagai dwifungsi ABRI.

Dalam perjalanannya, meski peran politik ABRI/TNI telah dihapus, namun Koalisi menilai struktur Koter hingga kini tak kunjung juga direstrukturisasi dan masih dipertahankan.

Bahkan, menurut Koalisi eksistensi Koter semakin mekar sejalan dengan pemekaran atau pembentukan provinsi dan kabupaten-kabupaten baru di Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari restrukturisasi Koter dan mempertimbangkan lingkungan strategis serta dinamika ancaman terkini, Koalisi memandang perlu segera dipikirkan dan dibentuk model Postur TNI yang menekankan pembangunan kesatuan gelar kekuatan trimatra secara terpadu dan lebih terintegrasi.

Kelima, Koalisi mencatat terkait pembangunan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista.

Koalisi di antaranya memandang, sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI perlu dilengkapi oleh alutsista militer yang lebih baik, kuat, dan modern untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga dan melindungi wilayah pertahanan Indonesia.

Namun demikian, Koalisi memandang penting dicatat bahwa langkah tersebut harus dijalankan oleh pemerintah secara akuntabel, transparan, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan TNI itu sendiri.

Koalisi juga mencatat dalam sejumlah pengadaan beberapa alutsista yang dibeli oleh pemerintah Indonesia berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.

Selain itu, Koalisi juga menilai pengadaan Alutsista kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga (broker).

Dalam beberapa kasus, kata Koalisi, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan mark-up dalam pengadaan alutsista.

Keenam, Koalisi memandang masih adanya kekerasan TNI terhadap masyarakat dan impunitas yang terus berlangsung.

Hingga saat ini, kata Koalisi, kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM masih terjadi di berbagai daerah, khususnya di daerah konflik di Papua.

Koalisi juga mencatat motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Menurut Koalisi praktik impunitas negara juga ditunjukan oleh otoritas sipil Ketika Presiden Jokowi menetapkan Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus masing-masing sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan.