TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan Prabowo akan memenuhi undangan dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat (US Secretary of Defence) Mark Esper untuk berkunjung ke negeri Paman Sam tersebut pekan depan.

Kunjungan Prabowo tersebut rencananya akan dilakukan pada 15 sampai 19 Oktober 2020.

Dikutip dari Kompas.com, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Pemberian visa ini kali pertama dilaporkan media politik ternama Amerika Serikat, Politico, Selasa (6/10/2020) lalu waktu setempat, dengan mengutip seorang sumber di lingkungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Baca: Disetujui Gerindra Dikritik Fadli Zon, Yunarto Wijaya: Gimana Sikap Prabowo Soal UU Cipta Kerja?

Setelah visa AS terkantongi, Prabowo dikabarkan akan berkunjung ke Negeri Paman Sam pada akhir bulan ini.

"Prabowo diperkirakan akan berkunjung sekitar akhir bulan ini," tulis Politico yang dikutip Kompas.com, Rabu (7/10/2020) dua hari lalu.

Dahnil Simanjuntak menjelaskan, kunjungan Prabowo untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerja sama bilateral di bidang pertahanan.

"Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memenuhi undangan resmi Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper," kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (8/10/2020).

Dahnil mengungkapkan Prabowo memenuhi undangan tersebut untuk menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara.

Sesuai prinsip politik bebas aktif dan tidak terlibat aliansi militer dengan negara mana pun.

"Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto selama ini aktif melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat," kata Dahnil.

Pada 4 Agustus lalu keduanya juga terlibat dialog melalui sambungan telepon.

Baca: Sempat Dikabarkan Positif Covid-19, Menteri KKP Edhy Prabowo Masih Jalani Perawatan

Perbincangan keduanya ketika itu membahas terkait dengan keamanan maritim, belanja pertahanan, serta kerja sama militer kedua negara dalam masa pandemi covid-19.

Dalam perbincangan tersebut keduanya juga sempat mengemukakan keinginannya untuk bertemu langsung.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri enggan berkomentar terkait pemberian visa kepada Prabowo.

Alasannya, karena hal itu menyangkut aturan kerahasiaan yang mengatur visa seseorang.

Sebuah laporan harian New York Times mengatakan, tahun 2000, Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo Subianto yang pangkat terakhirnya di militer adalah letnan jenderal, untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston.

Namun, pihak AS tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo ditolak.

Prabowo mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa ia masih ditolak untuk mendapatkan visa AS karena tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto. Dia membantah telah melakukan kesalahan. (tribun network/git/kompas.com)