TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) meningkatkan perannya ikut menggerakkan dan membangkitkan ekonomi Indonesia, utamanya dalam menghadapi kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Menurut saya, fokus perhatian yang dipilih HPN sudah tepat, yakni melakukan pendampingan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta menggerakkan potensi para Pengusaha Milenial dan Start-up Business berbasis ekonomi digital,” kata Ma'ruf dalam Acara Hari Lahir Ke-9 Himpunan Pengusaha Nahdliyin yang digelar secara daring, Jum’at (9/10/2020).

Sebagai Anggota Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (NU) dan sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang merupakan kelembagaan koordinasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dirinya merasa sangat bergembira dengan dukungan HPN dalam mengembangkan ekonomi syariah sebagai arus baru pembangunan ekonomi di Indonesia.

Terlebih, saat ini pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas dan progresivitas para pelaku ekonomi.

Oleh karena itu, para asosiasi pengusaha memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan bisnis yang menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat.

“Mereka juga yang secara langsung menyerap tenaga kerja, dan memberikan kontribusi penghasilan negara untuk membiayai pembangunan baik dari pajak ataupun non pajak,” imbuhnya.

Baca: Wapres: Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada Harus Dapat Perhatian Khusus

Baca: Jubir Wapres Sebut Penanganan Covid-19 Klaster Pesantren Akan Diprioritaskan di Pulau Jawa

Wapres kembali mengutarakan bahwa ekonomi kerakyatan di negeri ini akan kuat dan berdaya saing apabila ditopang oleh dua pilar utama.

“Kedua pilar ini harus memperoleh perhatian dari semua kalangan,” tegasnya.

Pilar pertama, menurut Wapres, adalah gerakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor yang paling banyak menjangkau masyarakat.

“Kesuksesan pengembangan dan pemberdayaan UMKM merupakan pintu gerbang bagi terwujudnya keadian ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan di Indonesia. Selain itu, sebagian besar warga Nahdlatul Ulama juga bergerak di sektor UMKM ini,” kata Ma'ruf.

Pilar kedua, urai Wapres, adalah gerakan filantropi berupa optimasi potensi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai dana sosial Islam (Islamic Social Fund).

Dengan jumlah warga NU yang mencapai lebih dari 100 juta individu, maka potensi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dari warga NU tentu sangat besar.

Baca: Wapres Maruf Amin: Netralitas ASN Harus Menjadi Prioritas untuk Menjaga Konstitusi

“Karena itu, peran Lembaga Amil Zakat NU atau yang populer disingkat NUcare-LAZISNU akan lebih besar. LAZISNU memang saat ini sudah memulai kerja dengan baik dalam memobilisasi warga NU melalui Gerakan Kotak Infaq atau KOIN NU yang sudah merata di mana-mana,” jelasnya.

Wapres menambahkan, apabila kesadaran berzakat, berinfaq, bersedekah, dan berwakaf itu terus digalang dan kemudian dimanfaatkan menjadi modal produktif bagi jutaan UMKM aktif di kota dan desa, maka tentu ini akan menjadi faktor pembeda bagi pembangunan ekonomi nasional.

“Hal ini dapat berkontribusi pada kehidupan yang lebih adil dan makmur, terjamin dan sejahtera kehidupan akhiratnya. Menjadi Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur,” pungkasnya.