Anggota Dewan Pers Ahmad Jauhar menilai tidak tepat apabila relawan Jokowi melaporkan jurnalis sekaligus presenter Najwa Shihab ke Dewan Pers terkait video kursi kosong di acara 'Mata Najwa' edisi 'Menanti Terawan'.

Sebab, menurut Ahmad, video tersebut masuk dalam klasifikasi talkshow dan bukan produk pemberitaan.

Hal itu ia katakan terkait pelaporan terhadap jurnalis sekaligus presenter 'Mata Najwa' Najwa Shihab oleh relawan Jokowi ke Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2020).

Namun laporan itu ditolak Kepolisian karena dianggap menjadi ranah Dewan Pers.

"Sebenarnya, karena itu produk talkshow, lebih tepat dibawa ke Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau produk pemberitaan atau jurnalistik, barulah diadukan ke Dewan Pers," kata Ahmad kepada Kompas.com, Rabu (7/10/2020).

Ahmad juga menilai tidak ada pasal dalam kode etik jurnalistik (KEJ) yang dilanggar oleh Najwa.
Menurut dia, salah satu alasan tidak adanya pasal yang dilanggar oleh Najwa karena acara 'Mata Najwa' termasuk klasifikasi talkshow.

"Pasal mana dari KEJ yang dilanggar?," ujar dia.

Diberitakan, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Dewi Soembarto hendak melaporkan jurnalis sekaligus presenter, Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2020).

Pelaporan tersebut terkait acara "Mata Najwa" edisi "Menanti Terawan". Namun, laporan tersebut ditolak Kepolisian lantaran ranah Dewan Pers.

Menurut Silvia, wawancara Najwa dengan kursi kosong itu dianggap merendahkan Presiden Joko Widodo melalui orang yang membantunya.

"Menteri Terawan adalah representatif daripada Presiden RI. Perlakuan Najwa Sihab di televisi yang ditonton 269 juta jiwa penduduk Indonesia sangat tidak mendidik," katanya.

Sikap Kritis dan Ogah Jadi Menteri
Seperti yang diketahui, presenter Najwa Shihab terkenal dengan sikapnya yang kritis dan menjadi orang paling terdepan untuk bersuara jika melihat kejanggalan yang terjadi di pemerintahan Indonesia.

Hal tersebut pun membuat Najwa Shihab sering digadang-gadang oleh banyak orang untuk menduduki jabatan pemimpin untuk memperbaiki pemerintahan di negri ini.

Hingga sekarang, Najwa Shihab mengungkapkan bahwa masih banyak yang memintanya untuk mencalonkan diri untuk duduk di kursi pemerintahan.

Pengakuan Najwa Shihab ini ditayangkan di YouTube CXO Media 20 Agustus 2020.

"Jujur ada (yang tawarin ambil kursi di pemerintahan), dan makin ke sini makin sering, dari dulu sampai sekarang tawaran-tawaran itu ada," ungkap Najwa Shihab.

Wanita berusia 43 tahun ini mengungkapkan, sudah sejak lama dirinya mendapatkan permintaan untuk terjun ke dunia politik.

"Apalagi dulu 30 persen wanita masuk politik, itu hampir semua Parpol nawarin gue jadi caleg deh."

"Dan ketika Pilkada kan Parpol dicari siapa yang populer, karena dengan populer, elektabilitasnya gampang."

"Diminta jadi calon walikota, wakil walikota, bupati, sampai daerah antah berantah pernah."

"Ada yang nawarin menteri, presiden, calon wakil presiden," ungkap Najwa Shihab.

Namun, Najwa Shihab selalu mempertimbangkan matang-matang baik atau buruknya jika dirinya terjun di lingkungan politik.

"Ketika tawaran itu muncul dari berbagai pihak, aku selalu berpikir sih."

"Jadi berpikir soal itu sering, tapi akhirnya setiap tawaran itu datang, aku berpikir lebih banyak manfaat atau modarat nih," ungkap Najwa Shihab.

Lagipula, bagi Najwa Shihab, pekerjaannya sekarang sebagai presenter dan pengusaha, banyak mendatangkan hal-hal baik.

"Di posisi sekarang, sampai terakhir sekarang, aku mikir lebih banyak manfaat di posisi sekarang."

"Narasi baru startup-nya, nggak mungkin ditinggalkan," ungkap Najwa Shihab.

Dirinya bisa menggerakkan dan memberi pengaruh besar pada masyarakat Indonesia tanpa harus menduduki jabatan di pemerintahan.

"Di posisi sekarang juga bisa bawa pengaruh banyak hal."

"Leader itu bukan di posisi atau jabatan tertentu, leader itu kan orang yang bisa menggerakkan, membawa nuansa yang sama, yang bisa menginspirasi, bukan mendikte, yang bisa ajak orang punya harapan dan tujuan yang sama, saat-saat sekarang banyak manfaatnya melakukan ini," tutup Najwa Shihab.

(Tribunnews.com/Bayu Indra Permana/Igman Ibrahim/Grid.Id)