Antisipasi Dampak La Nina, Luhut Binsar Imbau Masyarakat Pantau Peringatan Dini dari BMKG
Dampak La Nina bisa tingkatkan curah hujan, pemerintah memberikan imbauan agar masyarakat memantau peringatan dini yang dirilis BMKG.
Editor: Rizki Aningtyas Tiara
TRIBUNNEWS.COM - Fenomena La Nina yang terjadi di Samudera Pasifik disebut dapat membawa dampak bencana.
Dikatakan, fenomena alam tersebut dapat menyebabkan peningkatan curah hujan di Indonesia.
Menanggapi hal itu, pemerintah memberikan imbauan agar masyarakat memantau peringatan dini yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan GeofisIka (BMKG).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan usai mengikuti rapat terbatas mengenai Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Selasa (13/10/2020).
"Kita juga minta supaya masyarakat juga ikut membantu, jangan sampai tidak menuruti warning (peringatan) yang sudah disebarluaskan oleh BMKG," papar Menko Marves.
Baca juga: Banyak Pihak yang Tolak UU Cipta Kerja, Luhut: Silakan Ajukan Judical Review, Itu Kita Anjurkan
Baca juga: Pilkada di Masa Pandemi, Luhut Ungkap Rencana untuk Cegah Penularan serta Kemungkinan Ubah Keputusan
Pada kesempatan itu, ia juga memaparkan mengenai perkiraan kondisi cuaca di Indonesia dalam enam bulan ke depan.
Dikatakan, fenomena La Nina akan berpengaruh pada naiknya curah hujan hingga 40 persen.
"La Nina di Pasifik itu akan berpengaruh kepada hujan di Indonesia dan hujan di Indonesia ini curahnya akan bisa naik sampai 40 persen," kata Luhut.
Ia juga menyinggung laporan yang disampaikan oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati tentang kemungkinan terjadinya multibencana sebagai akibat dari La Nina.
"Misalnya sekarang ini diramalkan juga mulai Oktober akan banyak hujan deras dan itu juga akan bisa terjadi longsor, mungkin saja ada tsunami, mungkin saja ada gempa bumi," terangnya.
Baca juga: BMKG: Waspadai Siklon Tropis Nangka 988, Berikut Daftar Wilayah Indonesia yang Kena Dampaknya
Baca juga: Pemerintah Klaim Mampu Seimbangkan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Ahli: Tidak Akurat