TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja hari ini, Selasa (13/10/2020).

Dalam aksi itu turut melibatkan Persaudaraan Alumni (PA) 212. Di Jakarta, aksi akan berpusat di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Massa akan berkumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Selain PA 212, turut serta dalam aksi adalah Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin mengatakan aksi
akan digelar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Aksi ini dilaksanakan di setiap daerah masing-masing kalau masalah jumlah tergantung situasi dan kondisi di daerah masing-masing," ujar Novel Bamukmin kepada Tribun, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Hari Ini Ribuan Anggota Ormas Akan Demo Tolak UU Cipta Kerja, Hindari Seputaran Istana

Novel Bamukmin membagikan poster tertulis "Aksi 1310", Aksi tolak UUCiptaker/Cilaka. Lokasi aksi rencananya akan digelar di depan istana negara hari ini sekiar pukul 13.00 WIB.

Dalam poster juga terdapat sejumlah tuntutan, yakni selamatkan NKRI dan kaum buruh, tolak RUU
HIP/BPIP dan bubarkan BPIP.

Baca juga: Ada Demo Tolak Omnibus Law di Sekitar Istana, KA Jarak Jauh Berhenti Khusus di Stasiun Jatinegara

Novel mengatakan PA 212 merupakan bagian dari aksi
tersebut.

"Koordinator Lapangannya Ustaz Damai Hari Lubis dan Komandan Lapangannya Ustaz Abdul Qodir," ujarnya.

Untuk wilayah DKI Jakarta, massa yang akan dikerahkan dalam aksi tersebut bisa mencapai lebih dari10.000 orang.

Baca juga: Berkas Kelompok Anarko Terduga Pelaku Ricuh Demo UU Cipta Kerja di Palembang Diserahkan ke Bareskrim

"Aksi akan dimulai besok pagi di DKI Jakarta. Ada 10.000 orang yang akan bergerak dan
turun ke jalan," ungkapnya.

Dalam aksi itu, diserukan kepada massa untuk membawa bendera merah putih, taat kepada komando pimpinan, menjaga ketertiban dan kebersihan.

"Dilarang membawa atau melibatkan anak-anak, dan jangan terprovokasi selama perjalanan," ujar Novel Bamukmin.

Para peserta aksi juga diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Pol) Yusri Yunus mengatakan pihak kepolisian tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STPP) demo di tengah pandemi ini.

"Ini kan sedang pandemi Corona, angka Corona masih tinggi, sehingga kita tidak mengeluarkan STTP.
Meski begitu, kita tetap persiapkan pengamanan," ujar Yusri.

Yusri mengatakan pihaknya telah menggelar apel pasukan di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Polda Metro Jaya menyiapkan personel untuk mengamankan aksi demo
tersebut.

"Kita apel gelar pasukan tadi di Monas, selain untuk mengamankan aksi buruh, itu (demo PA 212) juga kita antisipasi," tutur Yusri.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan PP Muhammadiyah tidak akan turun dalam aksi tersebut.

"Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan
dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa (13/10)," ujar Abdul.

Menurut dia, Muhammadiyah lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

PP Muhammadiyah menyampaikan agar beberapa
pihak tidak membuat kerumunan di tengah pandemi virus Corona.

Demonstrasi, disebut Muhammadiyah, lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

"Aksi demonstrasi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung madlarat dibandingkan manfaat. Dalam hukum Islam, hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim)," tuturnya.

Muhammadiyah menghargai PA 212 dkk yang akan melangsungkan aksinya karena dilindungi oleh undang-undang.

Namun, mereka harus tertib dan tidak merusak. Muhammadiyah tetap akan kritis
kepada pemerintah meski tidak turun ke jalan. Namun, mereka menegaskan tidak berniat menjatuhkan atau menurunkan pemerintah. (tribun network/denis)