Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Jiwasraya

Komisi III DPR Berharap Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokro dan Heru Hidayat Segera Diadili

I Wayan Sudirta berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera menggelar sidang penuntutan dan vonis dua terdakwa kasus Jiwasraya.

Komisi III DPR Berharap Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokro dan Heru Hidayat Segera Diadili
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Tersangka Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (11/8/2020). Penyidik Kejaksaan Agung kembali menumpang ruangan di gedung KPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera menggelar sidang penuntutan dan vonis dua terdakwa kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kedua terdakwa tersebut yaitu, Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dan Komisaris sekaligus pemilik PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, di mana keduanya tertunda persidangan karena positif Covid-19.

Menurutnya, penundaan bisa membuat khawatir publik karena empat terdakwa lain telah menerima vonis majelis hakim 12 Oktober 2020, sedangkan Benny dan Heru belum menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca juga: Tiga Mantan Direksi PT Asuransi Jiwasraya Melawan Usai Divonis Seumur Hidup

“Saya rasa wajar dan kekawatiran publik menjadi penting karena persidangan yang ditunda-tunda. Benny Tjokro jangan sampe lolos, hakim secepatnya menjadwalkan sidang, meski memang melihat faktor kesehatan terdakwa,” kata Wayan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Wayan menyebut, publik dan media massa bisa secara langsung mengawasi proses persidangan.

Sehingga, kemungkinan kecil hakim tidak akan melakukan penundaan selain karena faktor kesehatan terdakwa.

Baca juga: Pengamat Asuransi: Restrukturisasi Jiwasraya Lewat PNM Opsi Paling Ideal

“Di masa Orde Baru pengunduran waktu dipakai penjahat untuk bebas. Sekarang kemungkinan itu kecil, kecuali hakim nekat, dan ini bisa menjadi sorotan masyarakat,” katanya.

Wayan berharap, hasil vonis yang telah keluarkan hakim tidak akan tercoreng oleh tertundanya tuntutan dan vonis kedua terdakwa tersebut, apalagi empat terdakwa sudah divonis cukup berat.

“Semuanya seumur hidup, ini menjadi rekor tersendiri dan meningkatkan kepercayaan publik atas wajah pengadilan di negeri ini," paparnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas