Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (WIKA) sekaligus Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, I Ketut Suarbawa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan.

I Ketut Suarbawa dan Adnan merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang Tahun Anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau.

Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, penahanan I Ketut Suarbawa dan Adnan diperpanjang selama 40 hari ke depan terhitung sejak 19 Oktober 2020.

Baca juga: Ali Fikri Tepis Tudingan ICW Soal Proses Seleksi Jabatan Struktural di KPK Kurang Transparan

Dengan demikian, kedua tersangka bakal mendekam di sel tahanan masing-masing setidaknya hingga 27 November 2020.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan terhadap dua tersangka selama 40 hari dimulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 27 November 2020 untuk Tersangka Adnan dan Tersangka I Ketut Suarbawa yang ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (15/10/2020).

Perpanjangan masa penahanan Ketut Suarbawa dan Adnan dilakukan penyidik untuk merampungkan berkas penyidikan kedua tersangka. 

Baca juga: Telusuri Korupsi Jembatan Bangkinang, KPK Periksa 5 Pegawai PT Wijaya Karya

"Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan berkas perkara," kata Ali.

Saat ini, kata Ali, penyidik sedang mendalami aliran dana yang diterima Ketut Suarbawa dan Adnan maupun pihak lainnya.

Pendalaman mengenai hal tersebut dilakukan penyidik dengan memeriksa lima pegawai PT Wijaya Karya pada hari ini.

Kelima pegawai PT WIKA yang menjadi saksi hari ini, yaitu Bayu Cahya Saputra selaku Kepala Seksi Proyek Kecil, Staf pada Quantity Surveyor PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Departemen Sipil Umum 2, Divisi 4 area Pulau Jawa dan Bali dan pada tahun 2015-2016 menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Komersial Tim Jembatan Waterfront City Bangkinang dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Selain Bayu, penyidik juga memeriksa karyawan PT WIKA, Bimo Laksono; Project Manajer PT WIKA, Didiet Hadianto; staf marketing PT WIKA, Firjan Taufa; serta pegawai PT WIKA lainnya, Ucok Jimmy.

"Para saksi saling dikonfrontasi dan didalami pengetahuannya mengenai dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada dua tersangka dan pihak-pihak lainnya dan juga terkait besaran jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT WIKA untuk proyek pembangunan jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2015-2016," kata Ali.

KPK menetapkan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya, I Ketut Suarbawa; dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Adnan, sebagai tersangka pada 14 Maret 2019.

Keduanya baru saja ditahan KPK, Selasa (29/9/2020). Suarbawa dan Adnan kini jadi penghuni Rumah Tahanan K4 di Gedung Merah Putih KPK.

Dalam kasusnya, Pemerintah Kabupaten Kampar mencanangkan beberapa proyek
strategis di antaranya adalah Pembangunan Jembatan Bangkinang atau yang kemudian disebut dengan Jembatan Waterfront City.

Pada pertengahan 2013, diduga Adnan mengadakan pertemuan di Jakarta dengan I Ketut Suarbawa, Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya, dan beberapa pihak lainnya. Dalam pertemuan itu, Adnan memerintahkan pemberian informasi tentang desain jembatan dan Engineer’s Estimate kepada Suarbawa.

Pada 19 Agustus 2013, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan pondasi. Lelang ini dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Pada Oktober 2013 ditandatangani Kontrak Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 senilai
Rp15.198.470.500 dengan ruang lingkup pekerjaan pondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014.

Setelah kontrak tersebut, Adnan meminta pembuatan Engineer’s Estimate Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2014 kepada konsultan, dan Suarbawa meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

KPK menduga kerja sama antara Adnan dan Suarbawa terkait penetapan Harga Perkiraan Sendiri ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan
Tahun 2015, dan APBD Tahun 2016.

Atas perbuatan ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1% dari nilai kontrak. Diduga terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum dilakukan oleh Adnan dan I Ketut Suarbawa.

KPK menduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekira Rp50 miliar dari nilai proyek pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak di Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan total nilai kontrak Rp117,68 miliar.

Atas perbuatannya, dua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.