Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, meminta pengusutan tuntas kasus dugaan munculnya joki di program Kartu Prakerja karena terindikasi menyalahgunakan program pemerintah.

Mufida menyebut munculnya dugaan joki Kartu Prakerja merugikan masyarakat penerima Kartu Prakerja yang alokasi anggarannya dari APBN.

"Kasus adanya joki ini bisa menyebabkan pergeseran peruntukkan bantuan bagi korban PHK maupun para pencari kerja," kata Mufida melalui keterangannya, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Legislator PKS Minta Usut Tuntas Dugaan Joki di Kartu Prakerja

Mufidayati meminta pemerintah mengevaluasi program Kartu Prakerja secara menyeluruh menyusul dugaan adanya joki dalam program tersebut. 

"Pogram ini sudah dianggarkan lewat uang rakyat akhirnya tidak tersalurkan dengan baik karena ada dugaan penyalahgunaan sasaran penerima lewat joki. Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut tuntas termasuk jika ada jaringannya," ucapnya.

Mufida menilai, secara maksud dan tujuan program Kartu Prakerja ini baik untuk menolong korban PHK dan para pencari kerja saat masa pandemi.

Namun, tata kelola yang buruk dan tidak transparan membuat program ini menjadi bermasalah.

"Secara tata kelola gagal program ini. Manajemen program Kartu Prakerja tidak dikelola dengan baik dengan banyak sekali kecerobohan akhirnya tujuan dari Kartu Prakerja tidak tercapai dengan baik dan maksimal," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Endra Kurniawan/Chaerul Umam)