Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin belum menjalankan demokrasi secara baik.

Menurut Ujang, kemunduran demokrasi di setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa dilihat dari sikap aparat yang lebih menjerat orang kecil dan tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintahan.

Hal itu disampaikan Ujang saat ditanya soal refleksi periode 1 tahun menjabat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sejak dilantik pada 20 Oktober 2019, lalu.

Baca juga: Bareskrim Tangkap Seorang Pria di Koja Terkait Ujaran Kebencian, Diduga Hina Kepala KSP Moeldoko

"Tentang Demokrasi. Demokrasi saat ini hanya ada diatas kertas. Hanya ada dalam teori. Masyatakat kecil yang kritis banyak ditangkap.

Tokoh-tokoh yang kritis juga banyak yang dilaporkan dan ditangkap," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/10/2020).

Tak hanya itu, Ujang juga mengkritisi bagaimana demokrasi mengalami kemunduran.

Hal itu bisa dilihat bagaimana yang terkonsolidasi itu bukan demokrasi, tetapi Oligarki dan politik dinasti.

Baca juga: Polisi Tangkap Penyebar Kabar Hoaks Adanya Korban Tewas Saat Demo UU Cipta Kerja di DPRD Kalbar

Ujan pun memberikan pandangan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tetap konsisten membenahi masalah hukum serta demokrasi di Indonesia.

"Sarannya, jangan bunuh hukum untuk kepentingan kekuasaan. Tegakkan hukum untuk membangun bangsa dan negara.

Baca juga: Lagi, Bareskrim Polri Tangkap Petinggi KAMI Jumhur Hidayat

Dan berdemokrasi tanpa penegakkan hukum yang jelas, maka akan menjadi demokrasi kriminal," ucap Ujang.

"Dan jalanlan demokrasi secara subtantif. Bukan demokrasi prosedural dan kriminal," jelasnya.