TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji memberikan penilaian terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bidang pendidikan.

Ubaid menyoroti kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Menurut Ubaid, kebijakan Merdeka Belajar menunjukan banyak masalah sejak awal diluncurkan.

"Merdeka Belajar adalah produk kebijakan gagal karena dari awal sudah bermasalah," ucap Ubaid kepada Tribunnews.com, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf, Utang Luar Negeri Menggelembung Jadi 402 Miliar Dolar AS

Ubaid mengungkapkan permasalahan tersebut dimulai dari namanya yang ternyata menjadi merek dagang milik perusahaan swasta. 

Selain itu, kebijakan Kemendikbud melarang demonstrasi juga dianggap tidak sejalan dengan jargon Merdeka Belajar.

Polemik Program Organisasi Penggerak yang ditolak oleh beberapa ormas dan persatuan guru juga menjadi catatan bagi JPPI.

"Merdeka belajar di sekolah juga belum membawa dampak apa-apa bagi perbaikan tata kelola sekolah yang inklusif dan pemerataan mutu sekolah," ungkap Ubaid.

Ubaid meminta pemerintah segera mengevaluasi program Merdeka Belajar. Menurutnya, Kemendikbud perlu membuat terobosan baru yang lebih baik.

Catatan Ubaid terhadap Merdeka Belajar adalah pentingnya implementasi sebuah kebijakan.

Menurutnya, dalam membuat kebijakan sebaiknya pemerintah memikirkan pelaksanaannya di lapangan.

"Mumpung baru satu tahun sebaiknya ini dievaluasi, dan perlu inovasi dan terobosan-terobosan baru. Juga perlu dipikirkan bahwa kebijakan itu tidak cukup dibuat tapi juga harus dipikirkan soal bagaimana bisa diimplementasikan di lapangan," tutur Ubaid.

Sejauh ini, Ubaid menilai pendidikan di Indonesia jalan di tempat akibat pandemi. Sementara di sisi lain kebijakan pendidikan dari Kemendikbud tidak jelas arahnya.

Dirinya juga menyoroti belum ada kebijakan yang terintegrasi antara pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi.

Padahal Dirjen Dikti telah kembali berada di bawah Kemendikbud.

Ubaid juga mengkritisi munculnya pasal pendidikan pada UU Cipta Kerja yang menurutnya berjiwa komersialisasi pendidikan.

"Pendidikan tidak lagi menjadi hak rakyat dan tanggung jawab negara, tapi berubah diserahkan ke pasar bebas yang komersil," tutur Ubaid.

Menurut Ubaid, selama satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, pemerintah terlalu fokus kepada pendidikan formal.

Sementara pendidikan nonformal dan pendidikan berbasis masyarakat tidak mendapat tempat dan perhatian pemerintah.

Selain itu, tata kelola sekolah dan implementasi kebijakan pendidikan juga dinilai masih buruk.

"Transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu sentral yang masih tersumbat di level bawah. Akibatnya memperburuk tata kelola sekolah, kualitas pendidikan, dan melemahkan partisipasi masyarakat," pungkas Ubaid