TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan sindiran kepada masyarakat Indonesia yang masih melakukan demonstrasi di tengah masih merebaknya pandemi virus corona atau Covid-19.

Sindiran tersebut disampaikan oleh Luhut dalam sebuah acara Indy Fest 2020: Energi Untuk Negeri yang dilangsungkan secara virtual pada Senin kemarin.

Terlontarnya sindiran tersebut bermula ketika Luhut berbicara mengenai perjalanan Revolusi Industri dalam sejarah peradaban manusia.

"Revolusi industri dalam peradaban manusia itu akhir abad 18, 20, awal tahun 70 dan saat ini," kata Luhut dalam keterangannya yang dikutip dari Kompas TV pada Selasa (20/10/2020).

Dalam perkembangan revolusi industri, menurut Luhut, Indonesia masih jauh tertinggal untuk beradaptasi pada era industri 4.0.

Baca juga: Demo Memanas, Emak-emak Masuk ke Tengah Massa Menangis Cari Anaknya hingga Ketemu dan Disoraki

Terlebih jika dibandingkan dengan Jerman, AS, Inggris maupun China.

Karena itu, Luhut mengatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketertinggalan tersebut.

"Indonesia perlu mengejar ketertinggalan ini. Supaya bisa kekejar, kita harus kompak," kata Luhut.

Selanjutnya, Luhut berbicara tentang persoalan dalam negeri.

Menurut dia, masyarakat Indonesia lebih senang membicarakan hal-hal yang tidak perlu.

Itu sebabnya, kata Luhut, energi akan habis jikalau masyarakat Indonesia terus membicarakan hal-hal yang tidak perlu.

"Kita di dalam negeri seringnya membicarakan hal-hal yang tidak perlu dibicarakan. Padahal semua berjalan baik, habis energi kita," ujar Luhut.

Lebih lanjut, kali ini Luhut berbicara mengenai politik Tanah Air.

Dia menyebut kondisi politik Indonesia saat ini sedang tidak jelas.

"Birahi-birahi politik yang tidak paham dan tidak jelas juga. Lagi keadaan susah gini masih demo-demo lagi," ujar dia.

Seperti diketahui, gabungan massa dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, dan pelajar kembali menggelar demonstrasi pada hari ini, Selasa (20/10/2020).

Tuntutan mereka dalam aksi demo kali ini tak berubah: meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Sumber: Kompas TV