Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

1 Tahun Pemerintahan Jokowi

52,5 Persen Masyarakat Tak Puas Kinerja Jokowi-Ma'ruf, Pengamat: Ini Lampu Merah untuk Berbenah Diri

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin mengatakan angka tersebut adalah lampu merah bagi Jokowi-Ma'ruf.

52,5 Persen Masyarakat Tak Puas Kinerja Jokowi-Ma'ruf, Pengamat: Ini Lampu Merah untuk Berbenah Diri
Tribunnews/JEPRIMA
Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf kalla saat memberikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Maruf Amin pada acara Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2019-2024 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019). Sidang Paripurna MPR dengan Agenda Tunggal Pengucapan Sumpah dan Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ma'ruf Amim sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Litbang Kompas menyatakan sebanyak 52,5 persen responden tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin dalam satu tahun terakhir.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin mengatakan angka tersebut adalah lampu merah bagi Jokowi-Ma'ruf.

"52,5% merupakan angka yang tinggi dalam hal ketidakpuasan. Ini lampu merah bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Karena rapotnya merah, maka harus berbenah diri," ujar Ujang, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (21/10/2020).

Ujang mengatakan ketika masyarakat tak puas, maka pasti ada yang salah dalam pengelolaan pemerintahan.

Satu tahun menjabat dapat menjadi momentum bagi Jokowi-Ma'ruf untuk merefleksikan dan mengevaluasi diri.

Baca juga: Jokowi-Maruf Disebut Royal Terhadap Utang, PPP : PKS Kurang Memahami Utang yang Dimaksud BI 

Menurut Ujang, faktor ketidakpuasan masyarakat beragam, satu di antaranya  pemerintah dinilai tak aspiratif atas keinginan rakyat atau membuat kebijakan yang tak pro rakyat.

Kebijakan-kebijakan yang dimaksud Ujang antara lain revisi UU KPK, revisi UU Minerba, kenaikan iuran BPJS, dan menetapkan UU Cipta Kerja.

"Polemik UU menjadi penilaian ketidakpuasan rakyat atas Jokowi-Ma'ruf. UU banyak dibuat untuk kepentingan elite, bukan untuk kepentingan rakyat. Wajar jika rakyatnya tak puas," kata dia.

"Demokrasi hanya di atas kertas. Seolah-olah kita berdemokrasi tapi nyatanya beroligarki ria. Ruang berdemokrasi bukan hanya sempit, tapi juga hampir tertutup," imbuhnya.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf Amin, Arsul Sani : Reshuffle Tidak Jamin Tingkatkan Kinerja Pemerintahan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review tersebut menilai solusi bagi pemerintah saat ini adalah mendengarkan suara rakyat.

"Jika pemerintah dan DPR aspiratif, maka tak akan ada ketidakpercayaan itu. Jadi harus mendengar dan mengikuti aspirasi rakyat. Rakyat tak akan protes dan demo jika tak ada pemicunya, dimana pemicunya itu kan kebijakan pembuatan UU yang tak pro rakyat," kata Ujang.

Ujang juga mengimbau pemerintah jangan berkelit dan mencari pembenaran dengan menggunakan pandemi sebagai alasan menurunnya kinerja pemerintah hingga tingkat kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, jika pemerintahnya kompak dan solid bekerja hanya untuk rakyat, tentu tak mungkin tingkat kepuasan dari masyarakat rendah.

"Jadi pandemi jangan menjadi alasan dan pembenaran melorotnya kinerja pemerintah dan menurunnya tingkat kepercayaan publik, yang terpenting sekarang menunaikan janji kampanye hingga membuat UU dan program yang pro rakyat," tandasnya.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas