Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani : Reshuffle Tidak Jamin Tingkatkan Kinerja Pemerintahan

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai reshuffle belum tentu bisa menjamin adanya peningkatan kinerja pemerintah.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani : Reshuffle Tidak Jamin Tingkatkan Kinerja Pemerintahan
Tribunnews.com/Irwan Rismawa
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

"Sementara dari sisi masyarakat, banyak yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan juga bisa dipahami karena himpitan beban perekonomian yang mereka alami tidak kunjung jelas kapan akan berakhir," tandasnya. 

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo bersama Maruf Amin saat akan melakukan penandatanganan berita acara pelantikan Presiden  pada acara Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2019-2024 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019). Sidang Paripurna MPR dengan Agenda Tunggal Pengucapan Sumpah dan Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ma'ruf Amim sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024.  Tribunnews/Jeprima
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo bersama Maruf Amin saat akan melakukan penandatanganan berita acara pelantikan Presiden pada acara Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2019-2024 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019). Sidang Paripurna MPR dengan Agenda Tunggal Pengucapan Sumpah dan Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ma'ruf Amim sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Sebelumnya diberitakan, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.

Survei tersebut juga menunjukkan adanya responden yang merasa sangat tidak puas dengan persentase 6,2 persen.

Hasil itu didapat dari survei yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Di sisi lain, responden yang merasa puas sebanyak 39,7 persen.

Bahkan, 5,5 persen responden merasa sangat puas.

Terakhir, 2,3 persen responden menyatakan tidak tahu.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (kelima kanan) bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani (kelima kiri), Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah (keempat kanan), Menkumham, Yasonna Laoly (keempat kiri), Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita (ketiga kanan), Menteri LHK, Siti Nurbaya (ketiga kiri), Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil (kedua kanan), Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki (kedua kiri), Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri), dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia (kanan) berfoto bersama usai memberikan penjelasan tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2020). Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan penjelasan mengenai UU Cipta Kerja pascapengesahan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10/2020) lalu yang menimbulkan beragam gejolak publik. Tribunnews/Irwan Rismawan
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (kelima kanan) bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani (kelima kiri), Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah (keempat kanan), Menkumham, Yasonna Laoly (keempat kiri), Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita (ketiga kanan), Menteri LHK, Siti Nurbaya (ketiga kiri), Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil (kedua kanan), Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki (kedua kiri), Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri), dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia (kanan) berfoto bersama usai memberikan penjelasan tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2020). Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan penjelasan mengenai UU Cipta Kerja pascapengesahan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10/2020) lalu yang menimbulkan beragam gejolak publik. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)
Berita Rekomendasi

Survei tersebut juga melihat tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di bidang perekonomian, politik dan keamanan, penegakan hukum serta kesejahteraan sosial.

Bidang kesejahteraan sosial memiliki persentase kepuasan yang paling tinggi dibanding bidang lainnya.

Sebanyak 48,8 responden merasa puas atas kinerja Joko Widodo-Ma’ruf Amin di bidang kesejahteraan sosial dan 3,4 persen merasa sangat puas.

Di bidang yang sama, 41 persen responden merasa tidak puas, 5,5 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya menjawab tidak tahu.

Kemudian, di bidang politik dan keamanan, 2,1 persen responden merasa sangat puas, 42 persen merasa puas, 46,7 persen merasa tidak puas, 6 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya mengaku tidak tahu.

Bidang berikutnya adalah perekonomian.

Responden yang mengaku sangat puas sebesar 2,3 persen.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas