TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Intan Jaya dinilai ragu-ragu dalam mengungkap terduga pelaku yang terlibat dalam peristiwa tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020 lalu. 

Peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramudya menilai keragu-raguan tersebut tampak pada bagaimana Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD selaku penanggung jawab TGPF Intan Jaya menyatakan meskipun ada dugaan keterlibatan aparat dalam kasus tersebut namun ada juga kemungkinan pihak lain. 

Padahal, kata Ari, saat itu Mahfud mampu menyebut secara spesifik pelaku penembakan kepada aparat keamanan yakni Serka Sajlan dan Pratu Dwi Akbar Utomo yakni dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separstis Bersenjata (KKSB).

Merujuk ke salah satu tugas TGPF yaitu mengumpulkan data dan informasi untuk membuat terang peristiwa, Ari kemudian mempertanyakan terkait kasus tewasnya Yeremia.

"Saya melihat ada keraguan di situ, ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami, dalam kasus yang menimpa aparat misalnya TGPF dengan jelas bahwa sudah terang terduga pelakunya KKB tapi dalam kasus yang menimpa Yeremia, TGPF seolah tidak yakin dan membuat masyarakat bertanya-tanya," kata Ari dalam Konferensi Pers Merespon Temuan TGPF Intan Jaya pada Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Tanggapi Temuan TGPF Intan Jaya, TNI Tidak Akan Tutupi Perilaku Oknum Aparat yang Langgar Hukum

Padahal, kata Ari, pengungkapan kasus tersebut menjadi harapan masyarakat untuk menjadi acuan dalam upaya mengakhiri siklus kekerasan di Papu dan menyelesaikan kasus pembunuhan yang terjadi sebelumnya serta memberikan keadilan bagi korban. 

Berdasarkan laporan Amnesty di tahun 2018, kata Ari, setidaknya ada 69 kasus pembunuhan di luar hukum yang 34 di antaranya diduga melibatkan oknum aparat militer. 

Dari 34 kasus itu, kata Ari, hanya enam kasus yang diadili di pengadilan militer. 

Dari 82 persen kasus itu, lanjut dia, pelakunya tidak dimintai pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, kata Ari, apabila kepolisian telah meyakini pelakunya adalah oknum aparat berdasarkan pembuktian yang cukup maka Amnesty mendesak proses akuntabilitas, tranparan, dan terbuka di peradilan umum guna memenuhi hak atas keadilan bagi keluarga korban. 

"Jadi permasalahannya adalah pengadilan militer itu sendiri sudah kurang transparan. Bahkan lebih banyak lagi kasus yang tidak dimintai pertanggungjawaban pelakunya. Jadi dalam kasus ini kami sangat mendesak proses akuntabilitas miiliter yang transparan dan terbuka," kata Ari. 

Diberitakan sebelumnya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Intan Jaya menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD selaku penanggung jawab tim tersebut mengungkapkan dugaan tersebut didasarkan pada informasi dan fakta yang ditemui tim di lapangan.

Mahfud mengatakan informasi dan fakta yang mengarah ke dugaan tersebut telah termuat di dalam laporan TGPG Intan Jaya yang telah diterimanya.