Ada 40 Kementerian dan Lembaga yang Mengawasi Dana Otsus Papua
Ada 40 kementerian dan lembaga negara yang turun mengawal dan mengawasi dana anggaran khusus.
Editor: Hasanudin Aco
Jika pembangunan infrastruktur secara merata dan diawasi secara ketat
baik sarana dan prasarana ini kata Imron berdampak kemudahan perpindahan barang, jasa, dan orang.
Proses itu tentu dilakukan dengan murah, cepat, dan efesien.
Sehingga produk komoditi bisa dileparkan ke pasar dalam negeri dan luar negeri.
"Juga mereka bisa menerima produk dari provinsi lain dan harganya murah karena infrastruktur yang baik. Ini tekat Presiden Joko Widodo agar ada satu harga . Jadi harga di Jawa dan Papua harus sama, " jelasnya.
Ia menambahkan pelaksanaan itu rencananya akan dilaksanakan pada tahun anggaran negara pada tahun 2021.
Meski begitu kata dia, untuk pengawasan sudah berjalan.
Tim Amerop bekerjasama dengan Unity in Diversity (UID) akan melaksanakan kegiatan Rangkaian Webinar Moya Discussions Group dengan tema “Pembangunan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Rakyat Papua”.
Moderator pada kegiatan Webinar tersebut ialah Rakyan Adibrata (Country Director IACSP Indonesia) dan Host Hery Sucipto (LHKI-PP Muhammadiyah).
Adapun narasumber pada webinar tersebut antara lain Dubes Imron Cotan (Pengamat Papua), Velix Wainggai (Kepala Pusat Analisis Kinerja Bappenas) dan Izak Randi Hikoyabi (Dirut Perusda Baniayu Kabupaten Jayapura).
