Tribun

KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Sebagai Tersangka Suap DAK

KPK periksa Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, tersangka dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun 2018.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Sebagai Tersangka Suap DAK
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya TA 2018, Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Jumat (23/10/2020).

Budi adalah tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan DAK ini sejak 26 April 2019.

Namun hingga kini KPK belum menahan Budi.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya TA 2018, Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019)
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya TA 2018, Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019) (Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama)

Budi terbukti menyuap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo sebesar Rp 400 juta.

"Tersangka diduga memberi uang total sebesar Rp400 juta terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018 kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK saat itu, di Gedung Merah KPK, Jakarta, Jumat (25/4/2019).

Untuk konstruksi perkaranya, ia menjelaskan, Budi bertemu dengan Yaya medio 2017.

Dalam pertemuan itu, Yaya menawarkan bantuan pengurusan DAK.

"BBD (Budi Budiman) bersedia memberikan fee jika Yaya membantunya mendapatkan alokasi DAK," ujar Febri.

Mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBNP TA 2018 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/12/2018). Persidangan tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari JPU yang diantaranya yaitu Sekda Balikpapan Sayid MN Fadly. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBNP TA 2018 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/12/2018). Persidangan tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari JPU yang diantaranya yaitu Sekda Balikpapan Sayid MN Fadly. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas