TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mayoritas masyarakat yang tinggal di wilayah Pilkada, mengharapkan pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut ditunda pelaksanaanya pada 20 Desember 2020.

Hal tersebut diketahui dari survei Indikator Politik Indonesia dengan dua pertanyaan ke responden.

Dua pertanyaan tersebut yaitu sebaiknya Pilkada 2020 ditunda karena pandemi Covid-19 belum berakhir atau tetap dilaksanakan karena tidak tahu Covid-19 akan berakhir.

Hasilnya, 47,9 persen responden atau publik yang tinggal di wilayah Pilkada, mengharapkan Pilkada 2020 ditunda.

Baca juga: Di HUT Golkar, Airlangga Sampaikan Poin Penting Terkait UU Cipta Kerja dan Pilkada

Sedangkan, 46,3 persen publik meminta Pilkada tetap dijalankan pada tahun ini.

Sementara, bagi responden yang tinggal di wilayah non Pilkada seperti DKI Jakarta dan lainnya, 53,3 persen meminta ditunda dan 39,4 persen berharap tetap dijalankan.

"Publik terbelah dalam menilai apakah Pilkada serentak sebaiknya ditunda atau tetap diselenggarakan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei Indikator secara online, Jakarta, Minggu (25/10/2020).

Menurutnya, seandainya Pilkada tetap diselenggarakan, potensi partisipasi juga tampak rendah, karena hanya 43,9 persen respondden yang berada di wilayah Pilkada menyatakan besar kemungkinan datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Mayoritas publik juga berpendapat, jika ada calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan maka diskualifikasi dari pencalonan, jadi sanksi yang sepadan," ucap Burhanuddin.

Survei Indikator dilaksanakan pada 24-30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel yang pernah diwawancarai langsung oleh Indikator Politik Indonesia.

Survei terhadap 1.200 responden dilakukan melalui telepon karena dalam negeri sedang pandemi Covid-19.

Adapun margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.