TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Laporan Tahunan 2020, 'Bangkit untuk Indonesia Maju'.

Laporan ini dikeluarkan menandai satu tahun kepemimpinan Jokowi bersama Wakil Presiden Maruf Amin.

Melalui laporan ini Presiden Jokowi menyampaikan, jangan biarkan krisis pandemi Virus Corona (Covid-19) membuahkan kemunduran.

Krisis ini harus bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan sebuah lompatan besar.

"Laporan tahunan presiden ini sudah disebarkan ke seluruh Indonesia dan bisa di-download secara online," ucap Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dalam diskusi Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Senin (26/10).

Baca juga: 12 Duta Besar Luar Biasa Dilantik Presiden Jokowi di Istana, Siapa Saja Mereka?

Melalui laporan ini, Jokowi turut mengemukakan model kepemimpinannya menerapkan Governing Government untuk rakyat Indonesia.

Dalam satu tahun pemerintahan pada periode pertama, Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa dirinya akan menjadi The Governing President atau presiden yang memerintah Indonesia.

Baca juga: Fadjroel Rachman: Presiden Jokowi Tegak Lurus kepada UUD 1945

Hal ini dimaknai bahwa dalam lima tahun ke depan Jokowi akan membentuk The Governing Government atau pemerintah yang melayani masyarakat.

"Dengan harapan pada tahun 2024 nanti, beliau akan memberikan legacy atau warisan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk berupa prioritas-prioritas yang akan saya sampaikan," ucap Fadjroel.

Fadjroel menjelaskan, dalam laporan tahunan 2020, Presiden Jokowi pada intinya mengharapkan agar jajarannya bisa menyampaikan sejumlah komunikasi-komunikasi yang menumbuhkan persepsi positif dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada presiden maupun kepada Pemerintah. 

Presiden Jokowi melaksanakan The Governing Government untuk rakyat Indonesia dalam satu kepemimpinan yang demokratis. Menurut Fadjroel Rachman, ada dua pilar demokrasi yang dikembangkan oleh Presiden Jokowi dalam menerapkan the governing government.

Baca juga: Fadjroel Rachman: Presiden Jokowi Tegak Lurus kepada UUD 1945

Pertama yakni mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang berakar pada UUD 1945.

"Kalau saya harus menyatakan pada hari ini, Presiden Joko Widodo sejak diangkat sebagai presiden di periode pertama 2014 dan periode kedua 2019, beliau tegak lurus kepada konstitusi UUD 1945 sesuai dengan sumpah beliau yang disampaikan di hadapan MPR dalam pelantikan," jelas Fadjroel Rachman.

"Dalam bahasa rakyat beliau menyampaikan, beliau mewakafkan hidup beliau untuk memperjuangkan ideologi Pancasila, menjalankan UUD 1945 konstitusi, melindungi NKRI, kemudian juga melindungi kebhinekaan dan tentu saja merah putih sebagai bendera kebangsaan kita," sambung dia.

Kepemimpinan demokratis yang berbasis kepada UUD 1945 inilah yang menjadi bagian dari operasional berbagai kebijakan Presiden Jokowi.

Fadjroel Rachman menjelaskan, strategi kepemimpinan politik Jokowi yang berbasis pada demokrasi konstitusional mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia (SDM).

Pembangunan SDM menjadi tujuan utama Pemerintah Jokowi karena pada 2025 ke depan, yang akan meraup keuntungan demokratis adalah puluhan juta rakyat Indonesia yang akan menjadi tenaga-tenaga produktif. Bila mereka tidak menjadi SDM berkualitas, maka akan menghadapi kesulitan.

"Apabila jumlah tenaga produktif kita hanya berupa jumlah saja, maka itu tidak akan banyak artinya.

Oleh karena itu Presiden mengatakan kita akan menjalankan yang pertama prioritas adalah pembangunan SDM yang tentu saja berbasis pada nilai-nilai demokrasi yang kita kembangkan sampai pada hari ini," tutur Fadjroel Rachman.

Ingin Wariskan Indonesia Sentris Saat Purna Tugas

Pembangunan SDM ini diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang diupayakan agar bisa merata di seluruh Indonesia. Di dalam laporannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah upaya meneguhkan Indonesia Sentris.

Selain itu, Jokowi turut memastikan bahwa pandemi Covid-19 tidak akan membuat negara berhenti untuk hadir di segenap pelosok tanah air.

Pemerintah memastikan pembangunan harus tetap berjalan di segala sektor, hingga terwujudnya keadilan yang merata.

Daerah-daerah tertinggal menjadi prioritas utama pembangunan infrastruktur. Seperti Papua dan Papua Barat yang kini menjadi perhatian Presiden Jokowi.

"Bahkan menunjuk Wakil Presiden Maruf Amin sebagai ketua dewan pengarah percepatan pembangunan Papua. Ada banyak daerah tertinggal di seluruh Tanah Air yang perlu segera dibangun agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah," ujar Fadjroel Rachman.

Dalam laporannya Presiden Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur dan SDM menjadi penting karena Pulau Jawa secara Q pembangunan sudah sebesar sekitar 55 persen dari Q pembangunan nasional. Kemudian diikuti Pulau Sumatera dengan angka sebesar 20 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sudah mengambil hampir 75 - 80 persen Q pembangunan. Selebihnya dibagi Pulau Kalimantan yang hanya 8 persen, lalu Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Fadjroel Rachman menjelaskan, upaya pemerataan pembangunan infrastruktur ini sengaja digencarkan karena Presiden Jokowi ingin mewariskan Indonesia Sentris saat purna tugas di 2024 mendatang.

"Presiden Joko Widodo ingin memberikan legacy Indonesia Sentris, semuanya merata. Tidak boleh satu pulau pun tertinggal dan tidak boleh satu pun rakyat Indonesia tertinggal, no one left behind kata Presiden," jelas Fadjroel Rahman.

Dalam laporannya Presiden mengatakan bahwa bukan hanya pembangunan fisik atau infrastruktur, tapi juga pembangunan mental pada SDM Indonesia.

Pemerintah ingin memastikan pembangunan merata di semua wilayah, dengan demikian negara harus hadir untuk memastikan terwujudnya Indonesia Sentris. 

"Jadi harapan presiden, legacy atau warisan di 2024 adalah Indonesia Sentris," tegas Fadjroel Rachman.

"Pemerataan SDM, pemerataan infrastruktur ke seluruh Indonesia, sehingga tidak ada satu pulau pun yang tertinggal, dan tidak ada satu orang pun dari 267 juta rakyat Indonesia yang tertinggal dalam pembangunan semesta ini," kata dia. (tribun network/genik)