TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD bertemu empat mata dan membahas berbagai hal di antaranya terkait kemerdekaan berpendapat dengan putri presiden pertama Republik Indonesia Soekarno Rachmawati Soekarnoputri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada Senin (26/10/2020).

Usai pertemuan Mahfud mengatakan keduanya membahas situasi politik yang sekarang diwarnai oleh banyak demonstrasi dan gerakan-gerakan.

Kedua tokoh itu sepakat, jika sebuah demokrasi diboncengi oleh anarki, maka nomokrasi akan bekerja.

Kalau demokrasi itu kedaulatan rakyat, maka nomokrasi adalah kedaulatan hukum.

Di antara demokrasi dan nomokrasi, kata Mahfud, harus seimbang.

Baca juga: Fadli Zon Kritik Cara Polri Tangani Demonstrasi: Pendekatannya Harus Civilian, Bukan Militeristik

Kalau ada anarki di dalam proses demokrasi maka hukum harus bekerja.

Keduanya sepakat demokrasi harus terus dikembangkan dan menyatakan pendapat tidak boleh direpresi.

Di samping itu keduanya juga sepakat dalam menyatakan pendapat tidak boleh bertindak anarki.

“Intinya, Mbak Rachma itu punya concern agar di Indonesia ini tetap terjaga dengan baik, dalam situasi apapun dan dalam perbedaan politik apapun,” kata Mahfud dalak keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam pada Senin (26/10/2020).

Baca juga: Tangani Pandemi Covid-19 dan Jaga Stabilitas Ekonomi, Mahfud MD: Seperti Gas dan Rem

Selain itu, kata Mahfud, keduanyan juga berbincang tentang kondisi politik, hukum, dan keamanan di antaranya mengenai upaya-upaya menyelamatkan negara dari berbagai ancaman.

Mahfud yang dalam pertemuan itu mewakili pemerintah mengatakan keduanya sama-sama ingin menjaga NKRI sebagaimana dulu diperjuangkan proklamator Bung Karno.

“Dalam hal itu kita ketemu. Nah dari segi teknis, operasional mungkin berbeda, tetapi kami berdua sepakat untuk mencari kanalisasi untuk memperbaiki bangsa ke depan," tambah Mahfud.