Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja masih belum berakhir. Aliansi dari mahasiswa, buruh hingga kelompok petani masih berupaya mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bisa membatalkan regulasi tersebut.

Juru Bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) Nining Elitos menilai DPR RI sebagai taman anak-anak. Sebab meski regulasi itu telah banyak penolakan, lembaga legislator seolah menghiraukan suara publik.

"Coba bayangkan, buat undang-undang kayak taman anak-anak. Wakil-wakil rakyat yang difasilitasi uang-uang rakyat, mereka membuat regulasi yang dipertentangkan rakyatnya pun mereka tidak peduli," kata Nining di kawasan Taman Proklamotor, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Petani Gabung Mahasiswa dan Buruh Demo di Patung Proklamasi, Curhat Ini Untuk Jokowi

Menurut Nining, pengesahan Omnibus Law juga tidak pernah konsisten. Draf regulasi tersebut berubah-ubah mulai dari 905 halaman, 1.062 halaman, 1.035 halaman, 812 halaman, hingga terakhir 1.187 halaman.

Nining meminta masyarakat tidak percaya lagi kepada wakil rakyat yang mengobral janji akan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pemilu nantinya. Sebab, Omnibus Law menjadi bukti wakil rakyat tak lagi mendengar aspirasi rakyat.

"Ketika mereka tidak memedulikan kepentingan rakyat dan bangsa, tidak pernah kami tunduk kepada siapapun yang ingin merusak bangsa," jelasnya.

Baca juga: Demo Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Tegaskan Jokowi-Amin Adalah Pemimpin Gagal

Di sisi lain, ia memastikan buruh tidak akan pernah berhenti berjuang bersama mahasiswa maupun kelompok lainnya yang melawan rezim yang dianggap menindas rakyatnya.

"Kita tidak pernah berhenti berjuang dan melawan walaupun di rezim yang katanya menjunjung demokrasi ini, ruang demokrasi ditutup," tandasnya.