Menko PMK: Bimbingan Perkawinan Tidak Hanya Domain Kementerian Agama
Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah berupaya menyiapkan rumah tangga di Indonesia yang berkualitas.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah berupaya menyiapkan rumah tangga di Indonesia yang berkualitas.
Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya mengentaskan permasalahan Stunting yang menjadi prioritas nasional pemerintah.
"Kita punya pekerjaan yang jauh lebih berat yaitu menyiapkan rumah tangga. Itu tidak kalah penting karena justru segala sesuatu harus dimulai dari penyiapan pasangan rumah tangga, keluarga baru terutamanya," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Senin (2/11/2020).
Muhadjir menjelaskan, sebagai langkah untuk menyiapkan rumah tangga baru yang sehat, matang secara mental dan ekonomi, dan bisa menyiapkan generasi yang unggul, pemerintah telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Selain itu, Muhadjir mengatakan, Kemenko PMK telah menyiapkan program bimbingan perkawinan secara holistik dengan melibatkan semua kementerian dan stakeholder.
"Sekarang kita arahkan agar semua pihak terlibat dalam bimbingan perkawinan. Tidak hanya domain Kementerian Agama. Tetapi lebih esensial mencakup banyak hal, seperti kesehatan reproduksi, kesehatan rumah tangga, ekonomi keluarga, sanitasi keluarga dan seterusnya," ungkap Muhadjir.
Baca juga: Kemenko PMK Mulai Merancang Model Program Bimbingan Perkawinan secara Daring
Muhadjir menjelaskan, keterlibatan kementerian terkait dalam bimbingan perkawinan untuk mewujudkan pembangunan keluarga baru yang matang.
Kementerian Ketenagakerjaan bakal dilibatkan dalam program pengembangan keterampilan kerja dan kartu prakerja khusus pengantin baru. Kemenkop UKM ikut andil dalam hal akses modal dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pengantin baru.
"Ini dilakukan agar kita bisa siapkan rumah tangga indonesia betul-betul siap," ucap Muhadjir.
Muhadjir menegaskan, keluarga sebagai unit lembaga terkecil dalam suatu negara dan merupakan cerminan keadaan negara. Karena itu kesuksesan pembangunan keluarga akan menentukan arah kemajuan negara.
"Kalau kita ingin membuat negara bagus maka perbaguslah keluarganya, kalau kita inginkan negara makmur maka makmurkanlah keluarga. Kalau kita ingin bangsa selamat maka selamatkanlah keluarga indonesia," pungkas Muhadjir.
Seperti diketahui, berdasarkan data hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,67 persen.
Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan agar prevalensi stunting ditekan serendah-rendahnya dengan target 14 persen pada tahun 2024.