Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

UU Cipta Kerja

DPR-Pemerintah Kompak Sebut Tidak Ada Pasal Karyawan Kontrak Seumur Hidup di UU Cipta Kerja

Anggota Badan Legislasi DPR Taufik Basari menegaskan UU Ciptaker dibuat untuk melindungi rakyat, bukan justru sebaliknya.

DPR-Pemerintah Kompak Sebut Tidak Ada Pasal Karyawan Kontrak Seumur Hidup di UU Cipta Kerja
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019) malam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR membantah adanya aturan pegawai kontrak seumur hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Anggota Badan Legislasi DPR Taufik Basari menegaskan UU Ciptaker dibuat untuk melindungi rakyat, bukan justru sebaliknya.

"Pemerintah berulang kali menyatakan bahwa tidak ada satu pemerintahan pun yang memiliki niat untuk menyengsarakan rakyatnya. Jadi oleh karena itu ketika kemarin pembahasan setiap hal yang diajukan pemerintah, pemerintah selalu memberikan alasannya," kata Taufik dalam pernyataannya, Jumat (6/11/2020).

Tobas, sapaan Taufik Basari, memastikan informasi mengenai karyawan kontrak seumur hidup seratus persen tidak benar. 

Dia meminta publik jangan sampai termakan hoaks mengenai Undang-Undang Cipta Kerja.‎

"Jadi enggak perlu takut. Dan saat pembahasan di Badan Legislasi, pemerintah dan DPR tidak membuka ruang bagi kontrak seumur hidup," katanya.

Baca juga: Istana: Tidak Ada Karyawan Kontrak Seumur Hidup dalam UU Cipta Kerja

Tobas mengatakan‎ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tetap dibatasi waktunya. Nantinya dari UU Cipta Kerja itu akan diturunkan lewat Peraturan Pemerintah (PP).

‎"Jadi seluruh ketentuan PKWT sama ketentuannya tidak ada yang berubah dikembalikan lagi ke undang-undang eksisting. Hanya soal jangka waktu yang diatur di peraturan pemerintah," ujar Tobas.

Sementara itu pemerintah juga membantah adanya penerapan karyawan kontrak seumur hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 56 ayat 4 UU Cipta Kerja disebutkan PKWT masih dibatasi waktunya. Dalam Pasal tersebut dijelaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Halaman
12
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas