TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemenangan Joe Biden pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) diyakini akan mengusung prinsip yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat, yaitu menyangkut isu Hak Asasi Manusia (HAM), terutama menyangkut masyarakat multikultural, lingkungan usaha, kelompok minoritas, dan wilayah konflik.

Demikian diungkapkan Anggota DPR RI, Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie, Kamis (12/11/2020).

"Bahkan tidak tertutup kemungkinan bagi AS untuk ikut campur terhadap negara-negara yang dituding melakukan pelanggaran HAM," katanya.

Namun politisi PDI Perjuangan itu berharap presiden Joe Biden kelak tidak mempolitisasi masalah HAM di Papua.

Baca juga: 4 Kekhawatiran Besar Jika Biden Jadi Presiden AS, Termasuk soal Papua

Mengingat, tambah Jimmy, Amerika Serikat sendiri adalah negara yang paling berperan penting dalam mengintegrasikan Papua (dahulu Irian Barat) ke dalam wilayah NKRI.

"Seperti yang tercatat dalam sejarah, bahwa Amerika Serikat berperan penting dalam mengintegrasikan Papua dengan Indonesia melalui perjanjian New York (New York Agreement) tahun 1962. Kemudian dilakukan Pepera dengan hasil sebagian besar rakyat Papua memilih bergabung bersama Indonesia," katanya.

Melihat begitu kuatnya peran Amerkma Serikat dalam integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI tersebut, maka menurutnya, sudah seharusnya komitmen tersebut tetap dijaga oleh pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Joe Biden.

"Jadi tidak perlu Amerika Serikat tiba-tiba bertindak bagaikan kampiun penegak HAM di dunia, yang berhak mengintervensi penegakan HAM di setiap negara, termasuk dalam masalah Papua," katanya.

Jimmy berharap presiden Joe Biden mampu membawa kebijakan diplomasi dalam masalah Papua, dengan prinsip penegakan HAM yang lebih berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua, dengan berbasis pada pemanfaatan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA).

Hal itu menurutnya lebih baik daripada hanya membawa isu HAM di tataran politik atau elitis.

"Mengingat, selama ini Papua dan Papua Barat masih menjadi provinsi termiskin di antara provinsi lain di Indonesia. Walaupun selama ini pemerintah Indonesia telah menempuh kebijakan otonomi khusus (otsus) bagi Papua dan Papua Barat," katanya.

Dalam peningkatan kesejahteraan berbasis kekayaan alam Papua ini, menurutnya Joe Biden bisa berperan nyata dengan menjadikan investasi Amerika Serikat di tanah Papua, terutama melalui PT Freeport untuk lebih manusiawi.

"Joe Biden jangan hanya menjadikan PT Freeport sebagai mesin pengeruk kekayaan dari tanah Papua untuk diangkut ke negara AS," pungkasnya.

Jimmy pun menegaskan bahwa masa depan Papua tidak ditentukan oleh siapapun presiden Amerika Serikat.

Mengingat sejatinya Amerika Serikat adalah negara kapitalis yang akan selalu mencari wilayah-wilayah untuk menanam dan mengakumulasi modalnya.

"Apalagi dalam kenyataan, investasi PT Freeport selama ini sebenarnya adalah penyumbang terbesar pelanggaran HAM di Papua," pungkasnya.