Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Nasdem Dorong RUU Perlindungan PRT dan Masyarakat Hukum Adat Segera Dibahas DPR

NasDem mendorong dua rancangan undang-undang agar segera dibahas DPR, yakni Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan Masyarakat Hukum Adat.

Nasdem Dorong RUU Perlindungan PRT dan Masyarakat Hukum Adat Segera Dibahas DPR
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Taufik Basari 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi NasDem mendorong dua rancangan undang-undang agar segera dibahas DPR, yakni Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan Masyarakat Hukum Adat.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Taufik Basari mengatakan, kedua RUU tersebut dapat memberikan perlindungan bagi kelompok yang rentan dan kerap termajinalkan selama ini.

"Pekerja rumah tangga dan masyarakat ini kelompok rentan. Sehingga perlu diberikan jaminan dan perlindungan bagi mereka," ujar Tobas sapaan Taufik Basari saat dihubungi Tribun, Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Terkait RUU Larangan Minuman Beralkohol, Wakil Ketua DPR Minta Masyarakat Tidak Perlu Berlebihan

Menurutnya, kedua RUU tersebut akan menjadi payung hukum ketika terjadi persoalan terhadap kelompok rentan.

"Kami mendorong agar ada perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. RUU ini sudah lama didorong belasan tahun, namun selalu gagal dan ini kesempatan untuk mendorong lagi," tuturnya.

Untuk masyarakat adat, kata Tobas, RUU Masyarakat Hukum Adat sangat diperlukan karena selama ini sering terjadi konflik-konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan perusahaan.

Baca juga: MUI Minta Pemerintah dan DPR Tidak Tunduk pada Kepentingan Pedagang saat Membahas RUU Minol

"Posisi masyarakat adat masih belum terlindungi, apalagi sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak memberikan investasi, akan membangun usaha yang mungkin beberapa tempat akan bersinggungan dengan hak-hak masyarakat adat," ujar Tobas.

"Karena itu, agar menjamin tidak ada konflik, kita butuh payung hukum untuk memberikan perlindungan untuk masyarakat adat," sambungnya.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas