TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dua ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) menunda muktamar tahun 2020 ini untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Penundaan mukmatamar NU dan Muhammadiyah dilakukan jauh-jauh hari.

Belakangan, Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) bersikukuh tetap melaksanakan reuni menghadirkan massa di Monas Jakarta pada 2 Desember 2020 mendatang meski dikiritik sejumlah kalangan.

"Insya Allah (tetap di kawasan Monas)," ujar Ketua PA 212 Slamet Ma'arif ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (11/11/2020).

Slamet menjelaskan, Reuni 212 direncanakan digelar di kawasan Monas karena aksi 212 pada 2016 silam dilaksanakan di sana. Oleh karena itu, PA 212 belum berencana menggunakan lokasi lain.

Baca juga: Politikus PKS Minta PA 212 Jalankan Protokol Kesehatan Jika Melaksanakan Reuni di Monas

Penundaan Muktamar NU

Seperti diberitakan Kompas.com, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menunda perhelatan Muktamar ke-34 di Lampung yang rencananya dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 lalu.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menjelaskan, penundaan Muktamar ke-34 NU merupakan respons atas meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia.

"Penyebaran Covid-19 di Indonesia telah mencapai level mengkhawatirkan. Untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19, pemerintah juga telah merekomendasikan penundaan acara yang berpotensi memunculkan kerumunan massa dalam jumlah besar," ujar Said Aqil dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (23/9/2020).

Penundaan tersebut disepakati oleh seluruh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), lembaga dan badan otonom dalam Konferensi Besar NU (Konbes NU) 2020 yang dilangsungkan secara daring, Rabu.

"Menetapkan, pertama, menunda pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang sedianya dilaksanakan di Lampung pada Oktober 2020 menjadi Oktober 2021," demkian bunyi Keputusan Konbes NU 2020 tentang Pelaksanaan Muktamar ke-34 NU.

Namun, jika Oktober 2021 tetap tidak dapat dilakukan karena Covid-19 belum terkendali, Konbes NU memutuskan menggelar pelaksanaan Muktamar setelah pandemi terkendali berdasarkan penetapan pemerintah.

"Apabila diktum pertama tidak dapat dilaksanakan, maka Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama akan dilaksanakan setelah pandemi Covid-19 terkendali berdasarkan penetapan pemerintah."

Tak hanya membatalkan Muktamar, PBNU juga memberikan bantuan kepada warga yang terdampak Covid-19.

Mukmatar Muhammadiyah Juga Ditunda

Hal yang sama dilakukan Ormas Islam terbesar di Indonesia PP Muhammadiyah.

Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke-48 sedianya akan digelar pada 1-5 Juli 2020 lalu di Solo ditunda.

Penundaan ini berkaitan dengan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Sektretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, penundaan tersebut merupakan hasil rapat pleno yang digelar PP Muhammadiyah pada 18 Maret 2020.

"Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiah ke-48 yang semula direncanakan dilaksanakan 1-5 Juli 2020 ditunda pelaksanaannya," kata Mu'ti dalam pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Tribun Jateng, Kamis (19/3/2020).

Keputusan penundaan ini diambil setelah pihaknya memperhatikan masukan para dokter dan ahli epidemiologi.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta dan penggembira muktamar.

"Hasil rapat pleno ini akan dikomunikasikan dengan PW Muhammadiyah dan Aisyiah sebelum ditetapkan dengan surat keputusan resmi," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah: Kalau Tidak Bisa Beri Solusi Covid-19, Jangan Buat Masalah

PP Muhammadiyah dalam berbagai kesempatan ikut membantu penanggulangan Covid-19.

PP Muhammadiyah memiliki ribuan rumah sakit di Indonesia, tenaga kesehatan dan laboratorium serta relawan yang membantu penanggulangan Covid-19.

Reuni PA 212 Tetap Digelar

Berbeda dengan reuni PA 212 yang akan dilaksanakan di Monas Jakarta 2 Desember 2020 mendatang.

Gerakan yang lahir untuk memprotes dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama pada 4 tahun silam ini pun masih berencana menggunakan kawasan Monumen Nasional ( Monas) Jakarta Pusat sebagai lokasi pelaksanaan reuni.

"Insya Allah (tetap di kawasan Monas)," ujar Ketua PA 212 Slamet Ma'arif ketika dikonfirmasi, Rabu (11/11/2020).

Slamet menjelaskan, Reuni 212 direncanakan digelar di kawasan Monas karena aksi 212 pada 2016 silam dilaksanakan di sana. Oleh karena itu, PA 212 belum berencana menggunakan lokasi lain.

"Kan memang setiap tahun di Monas. (Aksi) 212 tahun 2016 juga kan kejadiannya di Monas, masak mau di Ancol reuninya," kata Slamet.

Menurut dia, PA 212 sudah mengajukan surat izin penggunaan kawasan Monas untuk menggelar reuni tahunan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Surat tersebut sudah dilayangkan tiga bulan lalu dan masih menunggu jawaban dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tergantung Anies

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kawasan Monas belum boleh dibuka hingga saat ini. Sebab, Jakarta saat ini masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi untuk mencegah Covid-19.

"Sampai hari ini belum diperkenankan dibuka, sampai hari ini, terkait PSBB," ucap Riza.

Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengakui pihaknya sudah menerima surat pengajuan izin dari PA 212. Namun Taufan menegaskan izin penggunaan kawasan Monas untuk reuni itu tergantung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Jika Anies kembali memperpanjang PSBB Transisi, maka Monas tak bisa digunakan menjadi lokasi reuni. Adapun PSBB transisi saat ini masih berlaku sampai 22 November mendatang.

"Ya kan masih mengikuti ini Pergub PSBB. Nanti abis Pergub-nya, pandangan Bapak (Gubernur) bagaimana, baru kami ulas surat-suratnya," ujar Taufan.

Sementara itu, Anies sampai saat ini belum berkomentar soal rencana PA 212 menggelar reuni. Namun, Anies sebelumnya turut menemui inisiator gerakan 212, Rizieq Shihab.

Anies mendatangi Rizieq di kediamannya tak lama setelah pimpinan Front Pembela Islam itu tiba di Indonesia usai menetap di Arab Saudi selama 3,5 tahun.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com/Tribun Jateng