TRIBUNNEWS.COM - Dokter sekaligus influencer, dr Tirta Mandira Hudhi meminta pemerintah untuk merangkul Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Utamanya dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.

Saran tersebut Tirta sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk #ILCProkesDilanggar, Selasa (17/11/2020) malam.

"Seorang Habib Rizieq bisa kita rangkul sebagai agen edukasi. Habib bisa mengatakan soal pentingnya protokol kesehatan. Semua umatnya dan pendukungnya akan patuh."

"Kenapa tidak diajak kolaborasi? lupakan dulu politiknya," katanya dikutip dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Kritik Kerumunan Rizieq Shihab, dr Tirta Nilai Pemprov DKI Setengah-setengah: Saya Butuh Keadilan

Baca juga: dr Tirta Sebut Pemerintah Tebang Pilih, Melakukan Pembiaran Acara yang Melibatkan Konsentrasi Massa

Tirta dalam kesempatan tersebut juga memberikan penjelasan soal tudingan dirinya hanya mengkritik pihak-pihak tertentu.

Pria kelahiran 30 Juli 1991 ini membantah tudingan tersebut.

Tirta mengaku tidak hanya mengkritik kerumunan massa yang disebabkan kepulangan Rizieq Shihab.

"Ini seakan-akan hanya menyerang Rizieq Shihab, saya muslim dan saya segan dengan beliau. Tidak ada tendensi personal," urai dia.

Tirta kemudian menyebutkan siapa saja yang pernah dirinya kritik.

Mulai dari dangdutan wisma, kerumunan MCD Sarinah, waterboom di Medan hingga demo omnibus law.

"Kita kritik," tegasnya.

Tirta Nilai Pemerintah Tidak Adil

Tirta di kesempatan lain mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah, baik pusat maupun Pemprov DKI Jakarta.

Termasuk kaitannya dengan kerumunan massa kaitannya dengan Rizieq Shihab.

Hal itu diungkapkannya dalam tayangan YouTube Official iNews, Minggu (15/11/2020).

Dalam kesempatan itu, Tirta menilai pemerintah tidak adil dalam menegakkan aturan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Seperti yang diketahui, sepulangnya Habib Rizieq ke Indonesia, kumpulan massa tak terbendung lagi.

Mulai dari penyambutan di bandara hingga acara-acara yang diikuti oleh Habib Rizieq.

Termasuk yang terbaru adalah menggelar acara pernikahan sang anak, Syarifah Najwa Shihab.

Dirinya menyayangkan sikap dari pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang kekuasaan daerah yang terkesan seperti membiarkan.

Padahal di satu sisi DKI Jakarta sampai saat ini masih menerapkan PSBB Transisi.

"Saya butuh keadilan saja sebagai relawan, kalau memang PSBB Transisi ada Pergubnya kalau melanggar ya disanksi," ujar Tirta.

Baca juga: Protes Tamu Pernikahan Putri Habib Rizieq Capai 10 Ribu Orang, dr Tirta: Relawan Butuh Kejelasan!

Baca juga: Jerinx Bongkar Soal Ancaman IDI, Dokter Tirta Bandingkan Kacung WHo dengan Kata Kasar Ade Londok

Tirta lantas membandingkan sikap pemerintah dengan kerumunan massa dalam demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selain itu Pemprov DKI juga bisa tegas kepada kafe-kafe yang melanggar protokol kesehatan.

Termasuk juga menggalakkan razia masker dan memberikannya saksi.

"Jadi di sini tuh ketegasannya gini dulu ada demo Omnibus Law, ketika itu dikhawatirkan terjadi kluster Covid-19."

"Coba sekarang kita lihat yang kejadian bandara yang pertama, terus yang kedua tentang nikahan," ungkapnya.

Rasa kekecewaannya bertambah setelah melihat sikap dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang justru menyumbangkan masker.

"Sementara di sisi lain kalau mau nikahan harus izin ke Pemprov DKI. Ini 10 ribu, malah didukung BNPB, yaudah kalau gitu kan setengah-setengah kan," tegasnya.

"Mungkin BNPB sama DKI takut sama massa, lebih takut sama massa daripada perjuangan nakes dan relawan, jadi mereka ngizinin," kata Tirta.

"Harusnya ya boleh ya boleh, tidak ya tidak," tutup dokter asal Solo Jawa Tengah itu.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Kritik Kerumunan Rizieq Shihab, dr Tirta Nilai Pemprov DKI Setengah-setengah: Saya Butuh Keadilan

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)(Tribunwow.com/Elfan Fajar Nugroho)