TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah mengumumkan seleksi guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) pada tahun 2021.

Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, kuota pendaftaran ikut seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) 2021 tidak dibatasi kuota.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim sendiri yang memberitahukan pengumuman tersebut secara virtual.

Nadiem Makarim merasa bahwa tingkat guru honorer masih sangat tinggi, sehingga pemerintah berupaya melakukan rekrutmen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

"Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang kami upayakan adalah melalui rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK," tutur Nadiem.

Baca juga: Pemerintah Umumkan Rekrutmen PPPK untuk Guru Honorer Pada 2021

Kuota PPPK Tidak Terbatas

Dilansir Kompas.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan kuota mendaftarkan diri mengikuti seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) 2021 tidak terbatas.

Pembukaan seleksi ini terbuka bagi guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS) atau PPPK.

Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang saat ini sedang tidak mengajar juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes seleksi guru PPPK 2021.

"Semua guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru bisa mendaftar dan mengikuti seleksi.

Semua yang lulus seleksi akan menjadi guru PPPK hingga batas 1 juta guru," jelas Nadiem pada Senin (23/11/2020).

Dalam konferensi virtual bertajuk "Pengumuman Rencana Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021", Nadiem tidak mau membatasi pendaftaran dengan kuota dan membuat guru menjadi menunggu serta mengantri.

Namun, pemerintah tetap menerapkan pembatasan jumlah guru PPPK, yaitu 1 juta pendidik.

"Kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta guru yang akan menjadi PPPK yang akan lulus seleksi.

Jadi kalau yang lulus seleksi cuman sebagian dari pendaftar. Itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru PPPK," tegasnya.

Lewat kanal YouTube Kemendikbud RI, Nadiem menjelaskan bahwa seleksi guru PPPK 2021 akan terlaksana secara daring atau online.

Bagi yang lolos seleksi, Nadiem menjamin pengangkatan menjadi PPPK dan juga dari segi pemberian anggaran.

"Pemerintah telah mempersiapkan bagi yang lolos seleksi tersebut akan dijamin akan dijadikan PPPK dan dijamin akan penganggarannya sudah disiapkan, tetapi masi harus lolos seleksi," ungkapnya.

Baca juga: Guru Honorer Bisa Ikuti Seleksi PPPK 2021 Hingga Tiga Kali

Biaya Ditanggung Kemendikbud

Dilansir Kompas.com, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa seluruh biaya ujian seleksi terbuka bagi calon guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK) ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Semua biaya ujian seleksi ini ini ditanggung sepenuhnya oleh Kemendikbud," ujar Ma'ruf.

Karena ditanggung oleh pemerintah, kata dia, diharapkan para peserta dari daerah yang ingin mengikuti seleksi tersebut tidak terkendala apa pun.

Karena ditanggung oleh pemerintah, kata dia, diharapkan para peserta dari daerah yang ingin mengikuti seleksi tersebut tidak terkendala apa pun.

Demikian juga apabila pemerintah daerah di lokasi yang bersangkutan memiliki keterbatasan anggaran.

Oleh karena itu, pun berharap seluruh calon guru yang ingin mengikuti seleksi bisa memanfaatkan kesempatan tersebut.

"Dengan seluruh dukungan yang diberikan oleh pemerintah saya mengharapkan agar semua calon guru yang berminat dapat memanfaatkan kesempatan ini," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, rencana proses seleksi guru ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang semakin besar.

Selain untuk memenuhi kebutuhan guru yang memiliki kompetensi, diharapkan proses tersebut juga menjadi awal dari penyelesaian status para guru honorer di seluruh Tanah Air.

Adapun seleksi tersebut, kata dia, dibuka bagi semua guru yang saat ini berstatus guru honorer, termasuk mereka yang berstatus tenaga honorer kategori dua (K2) dan para lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini belum mengajar.

(Tribunnews.com/Nadya), (Kompas.com/Elisabeth Diandra Sandi/Deti Mega Purnamasari)