TRIBUNNEWS.COM - Tersandungnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo oleh dugaan kasus korupsi dinilai menjadi momentum Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi kabinet.

Pengamat Politik dan Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Agus Riewanto menyebut, khususnya kementerian yang dipimpin oleh kader partai politik.

Agus menilai tidak menutup kemungkinan akan terjadi reshuffle kabinet.

"Umumnya di pemerintah sistem Jokowi, kalau dilihat langgamnya, reshuffle akan dilakukan jika terjadi peristiwa yang luar biasa."

"Mungkin terjerat korupsi atau tidak melaksanakan program yang menjadi prinsip," ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Setelah Edhy Prabowo Diciduk KPK, Kini Giliran KKP Digugat Eksportir Benih Lobster

Menurut Agus, kondusifitas pemerintahan selama ini dijaga oleh Jokowi.

"Menurut saya, ini pelajaran bagi Jokowi untuk mengevaluasi, kementerian yang dipimpin menteri dari partai-partai agar tak jadi peristiwa serupa," ujarnya.

Agus mengungkapkan sebenarnya mudah mengetahui apakah partai yang diberi jatah menteri berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

"Membacanya dengan melihat seberapa banyak anggaran yang dimiliki dan seberapa besar kewenangan yang bisa digunakan," ungkapnya.

"Ini momentum evaluasi menteri-menteri," ungkap Agus.

Baca juga: Elektabilitas Gerindra Disebut Bakal Jeblok akibat Menteri KKP Terjaring OTT KPK

Lebih lanjut, Jokowi juga dinilai akan dihadapkan kepada keputusan krusial jika memang Edhy Prabowo terbukti bersalah.

"Kalau kita lihat komposisi menteri Jokowi, kabinetnya adalah kabinet kompromistis, bukan profesional," ungkap Agus.

Sehingga, kata Agus, komposisi kabinet sudah disesuaikan dengan kesepakatan pendukung Jokowi.

"Termasuk KKP mungkin dikonsesuskan dengan Gerindra."