TRIBUNNEWS.COM - Tersandungnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo oleh dugaan kasus korupsi dinilai menjadi momentum Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi kabinet.

Pengamat Politik dan Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Agus Riewanto menyebut, khususnya kementerian yang dipimpin oleh kader partai politik.

Agus menilai tidak menutup kemungkinan akan terjadi reshuffle kabinet.

"Umumnya di pemerintah sistem Jokowi, kalau dilihat langgamnya, reshuffle akan dilakukan jika terjadi peristiwa yang luar biasa."

"Mungkin terjerat korupsi atau tidak melaksanakan program yang menjadi prinsip," ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Setelah Edhy Prabowo Diciduk KPK, Kini Giliran KKP Digugat Eksportir Benih Lobster

Menurut Agus, kondusifitas pemerintahan selama ini dijaga oleh Jokowi.

"Menurut saya, ini pelajaran bagi Jokowi untuk mengevaluasi, kementerian yang dipimpin menteri dari partai-partai agar tak jadi peristiwa serupa," ujarnya.

Agus mengungkapkan sebenarnya mudah mengetahui apakah partai yang diberi jatah menteri berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

"Membacanya dengan melihat seberapa banyak anggaran yang dimiliki dan seberapa besar kewenangan yang bisa digunakan," ungkapnya.

"Ini momentum evaluasi menteri-menteri," ungkap Agus.

Baca juga: Elektabilitas Gerindra Disebut Bakal Jeblok akibat Menteri KKP Terjaring OTT KPK

Lebih lanjut, Jokowi juga dinilai akan dihadapkan kepada keputusan krusial jika memang Edhy Prabowo terbukti bersalah.

"Kalau kita lihat komposisi menteri Jokowi, kabinetnya adalah kabinet kompromistis, bukan profesional," ungkap Agus.

Sehingga, kata Agus, komposisi kabinet sudah disesuaikan dengan kesepakatan pendukung Jokowi.

"Termasuk KKP mungkin dikonsesuskan dengan Gerindra."

"Apabila Edhy harus mundur, pastilah penggantinya dari Gerindra," ungkapnya.

Baca juga: Soal Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK, Presiden: Kita Hormati Proses Hukumnya

Namun Agus menyebut Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih jabatan menteri.

Sehingga, masih ada kemungkinan Jokowi menempatkan sosok profesional, bukan dari partai.

"Presiden punya hak prerogatif mengganti, mengubah, dan menaruh seseorang untuk pejabat menteri."

"Jokowi sedang diuji akan memberikan kursi KKP kepada Gerindra atau kepada profesional, di mana publik menilai Bu Susi pantas menjabat," ungkap Agus.

Diketahui nama Susi Pudjiastuti mencuat di trending topic Twitter pada Rabu (25/11/2020), setelah Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Ali Ngabalin Beberkan Detik-detik Penangkapan Edhy Prabowo: Diberi Kode, Tak Ada Keributan

Tidak sedikit warganet yang mengaitkan 'Bu Susi' untuk kembali menempati posisi Menteri KKP yang dijabatnya pada periode pertama kepemimpinan Jokowi.

"Inilah risiko sistem presidensiil dan multipartai."

"Kewenangan Jokowi tidak sendiri, karena ada partai-partai pendukungnya," ungkap Agus.

Lebih lanjut Agus menilai Jokowi tetap akan memberikan porsi kepada Partai Gerindra yang telah masuk dalam partai pendukung pemerintah.

Menurut Agus, akan menjadi masalah jika Gerindra kemudian membelot dari partai pemerintah dan menjadi partai oposisi karena tak mendapat kursi pengganti Edhy Prabowo jika dicopot.

"Mampu tidak Jokowi meyakinkan jika jatah KKP diberikan kepada profesional dan Gerindra tidak membelot menjadi oposisi," ungkap Agus.

Tanggapan Jokowi

Sementara itu Presiden Jokowi menyebut pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional," ujar Jokowi, Rabu (25/11/2020), di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden menegaskan pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air.

"Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai pulang dari Hawaii, Amerika Serikat, Rabu dini hari.

Edhy Prabowo ditangkap atas dugaan korupsi izin ekspor benih lobster.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)