Kakak Kandung Edhy Prabowo: Saya Tahu Betul Bowo, Sejak Kecil Kami Dididik Ayah untuk Tidak Korupsi
Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap KPK, Rabu (25/11/2020) dini hari di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten.
Editor: Hasanudin Aco
17 Orang Diamankan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/11/2020) dini hari, tak hanya mengamankan Menteri KKP Edhy Prabowo.
Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, KPK mengamankan 17 orang dari beberapa lokasi diantaranya Jakarta, Depok, Jawa Barat, termasuk di Bandara Soekarno Hatta.
"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini ada 17 orang. Selain Menteri Kelautan dan Perikanan, istri menteri (Iis Rosita Dewi) juga diamankan. Termasuk beberapa pejabat di KKP," katanya.
Selain Menteri dan istrinya serta sejumlah pejabat di KKP, KPK juga mengamankan beberapa orang pihak swasta yang akan menjadi eksportir benih lobster.
Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah barang diantaranya kartu Debit ATM.
Kartu Debit ini diduga terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan di kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kasus ini, diduga, terkait dengan proses penetapan calon ekportir benih lobster. Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang yang diamankan selama 1x24 jam," pungkasnya.
Kasus Besar
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana dan mantan hakim Asep Iwan Iriawan meminta Presiden Joko Widodo untuk terbuka dan terang benderang, dalam kasus penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
"Presiden harus terang benderang dan terbuka, jika menterinya terlibat kasus korupsi," ujar Asep dalam program Breaking News di Kompas TV, Rabu (25/11/2020).
Asep merasa yakin, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan sembarangan menangkap pejabat setingkat menteri.
“Saya yakin KPK akan memprosesnya. KPK harus melanjutkan kasus ini, kalau tidak dilanjutkan, kepercayaan terhadap KPK akan runtuh,” tambah Asep.
Menurut Asep, ‘permainan’ di laut sempat berhenti ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipimpin oleh Menteri Susi Pudjiastuti.
Namun ketika Susi diganti oleh Menteri Edhy, peraturan tentang ekspor benur diganti oleh Menteri Edhy sehingga ‘permainan’ ini dilanjutkan kembali.
“Kasus benur ini adalah kasus ageng (sangat besar). Permainan nilai uangnya sangat besar. Kita bersyukur pada Tuhan karena KPK bisa menerobos permainan ini,” ujar Asep.
Sumber: Tribun Sumsel/Kompas.com/Kompas TV
