Fraksi PKS DPR RI: Normalisasi Hubungan dengan Israel Bentuk Pengkhianatan Terhadap UUD 1945
Sukamta mengatakan normalisasi dan segala bentuk hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Israel merupakan pengkhianatan terhadap UUD 1945.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta mengatakan normalisasi dan segala bentuk hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Israel merupakan pengkhianatan terhadap UUD 1945.
Sukamta menegaskan bahwa cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas menyebut bahwa Indonesia melawan segala bentuk penjajahan.
"Kami PKS mengingatkan kepada semua pihak khususnya pemerintah untuk tidak membuat kerjasama dengan Israel yang notabene merupakan negara penjajah bagi Palestina. Kita harus ingat bahwa Palestina merupakan negara yang paling awal mendukung kemerdekaan Indonesia, maka sudah seharusnya Indonesia secara konsisteb mendukung kemerdekaan Palestina," ujar Sukamta, dalam keterangannya, Kamis (26/11/2020).
Baca juga: Bantahan Arab Saudi Soal Isu Pertemuan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dengan Pejabat Israel
Diketahui isu mengenai normalisasi hubungan dengan Israel mencuat setelah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membuka layanan calling visa untuk delapan negara yakni Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, dan Somalia.
Menurut Sukamta, ada kejanggalan dalam pengaktifan kembali calling visa di masa pandemi Covid-19 tersebut.
"Jelas kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel maka aneh ketika mendadak calling visa diaktifkan kembali di masa pandemi. Jangan-jangan, ada motif ekonomi dan politik yang melatarbelakanginya," kata dia.
Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga menyatakan politik bebas aktif merupakan karakter Indonesia sebagai bangsa yang besar.
Karenanya Indonesia harus memiliki langkah-langkah yang taktis dan berorientasi jangka panjang.
"Di tengah ketidakpastian global efek dari pandemi Covid-19, pemilu Presiden Amerika Serikat serta hubungan antara AS dan China langkah-langkah Indonesia harus taktis strategis berorientasi jangka panjang bukan pragmatis. Politik bebas aktif, berdiri di atas kepentingan semua negara bukan memihak salah satu blok demi perdamaian dunia harus terus dijaga Indonesia," jelas dia.
Sukamta mengatakan saat ini Sudan, Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menormalisasi hubungan dengan Israel.
Dampak dari normalisasi itu, kata dia, justru membuat Israel semakin ganas menghancurkan pemukiman Palestina dan membangun pemukiman Yahudi.
"Bahkan PM Israel Benjamin Netanyahu berjanji tidak akan menghentikan upaya mengambil alih tanah-tanah Palestina. Normalisasi ini langkah keliru, mestinya Israel diisolasi supaya jera," tandasnya.