Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Peneliti Berharap Pengganti Edhy Prabowo Tidak Berasal dari Kalangan Parpol

Pemerintah diminta berhati-hati memilih pengganti eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat kasus suap.

Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Peneliti Berharap Pengganti Edhy Prabowo Tidak Berasal dari Kalangan Parpol
Tribunnews/Irwan Rismawan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim meminta pemerintah berhati-hati memilih pengganti eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat kasus suap atas penentuan jasa kargo ekspor benih lobster.

Dia menuturkan, baiknya menteri yang dipilih tak berpihak pada kalangan partai politik (parpol) tertentu untuk mencegah konflik kepentingan.

Baca juga: Fadli Zon Dinilai Berpeluang Jadi Menteri Jokowi Gantikan Edhy Prabowo, Ini Pertimbangannya

Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra: Hal Seperti Ini Bisa Terjadi Kepada Semua Partai Politik

"Yang berasal dari partai rentan untuk tanda kutip menyalahgunakan kewenangan, untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Sehingga akan sangat baik profesional yang ditunjuk, yang memiliki ketegasan, kelugasan, dan memiliki kapasitas yang memadai," kata Halim kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).

Dia menuturkan, sosok Menteri KP selanjutnya harus memiliki visi dan misi untuk memakmurkan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestarian ekosistem pesisir.

Selain punya visi dan misi, menteri tersebut harus berpihak pada masyarakat kelautan dan perikanan. Sebisa mungkin, segala aturan yang dibuat harus memberikan ruang pada nelayan untuk memberi masukan.

"Harus profesional, mementingkan bangsa dan negara, dan memastikan bahwa mandat konstitusi dijalankan di tingkat eksekutif dalam hal ini Menteri KP," pungkas Halim.

Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka usai ditangkap sepulangnya dari AS pada Rabu dini hari, (25/11/2020).

Berita Rekomendasi

Penetapan tersangka membuat Edhy mundur dari jabatannya sebagai Menteri KP dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Penugasan ini berlaku hingga ditetapkannya Pelaksana Harian (Plh.) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Presiden.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengganti Edhy Prabowo Diharapkan Tidak Berasal dari Parpol"

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas