"Tim formatur akan dipilih nanti malam, lalu malam ini juga mereka akan sidang, memilih dewan pimpinan harian dan dewan pertimbangan MUI yang kemudian diplenokan hasilnya itu malam ini juga,” kata dia sebelum memimpin Pleno Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Periode 2015-2020 di Munas X MUI.

Kiai Jaidi mengatakan, tim formatur yang dipilih tersebut akan berisikan 17 orang yang mana di antaranya adalah demisioner ketua umum MUI, Ma’ruf Amin, sekretaris jendral MUI pusat, dan ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat.

Selain itu, kata Kiai Jaidi, terdapat utusan dari MUI provinsi, ormas-ormas di bawah naungan MUI, utusan perguruan tinggi, dan juga pesantren yang juga akan masuk ke dalam bagan tim formatur.

“Ada juga tujuh orang itu dari MUI provinsi dari tujuh zona, dan dari 14 peserta ormas yang hadir offline (luring) akan dipilih lima orang, lalu satu utusan dari perguruan tinggi dan satu utusan dari pesantren,” ungkapnya di Jakarta.

Dia juga menegaskan, tugas tim formatur tidak hanya untuk pemilihan ketua umum dan mandataris saja, melainkan juga memilih 22 nama untuk menduduki Dewan Pimpinan MUI dan juga tujuh nama untuk menduduki Dewan Pertimbangan (Wantim MUI).

Dalam sistem pemilihan kepengurusan, MUI mengedepankan asas musyawarah mufakat. Hal ini karena, MUI adalah wadah ulama yang menjadi teladan umat secara luas.

“Kita tegaskan bahwa pemilihan ketua umum tidak ada bias politik, karena kita bukan partai politik,” kata dia.

Nama Sejumlah Kandidat Muncul

Sejumlah nama mencuat ke publik untuk menduduki kursi Ketua Umum MUI 2020-2025.

Di antara nama itu muncul nama Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Miftachul Akhyar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof KH Nasaruddin Umar, sekjen MUI demisioner Buya Anwar Abbas, dan wakil ketua umum demisioner KH Muhyidin Djunaidi.

Munas X MUI berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, 25-27 November 2020. Munas digelar secara luring dan daring.

Munas X MUI bertema “Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila, dan UUD NRI 1945, secara Murni, dan Konsekuen", juga membahas sejumlah agenda penting antara lain fatwa dan rekomendasi.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Rina Ayu)