Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Munas MUI

Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar Ingatkan Para Ulama Agar Berdakwah Tanpa Mengejek

Miftachul Akhyar berharap para ulama di Indonesia punya dasar hukum atas apa yang mereka sampaikan ke umat.

Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar Ingatkan Para Ulama Agar Berdakwah Tanpa Mengejek
Dokumentasi MUI
Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan KH Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Maruf Amin, di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (27/11/2020). 

Saat itu ia berjajar dengan Ma'ruf Amin yang menjabat ketua umum dan Anwar Abbas yang menjabat sekretaris jenderal.

Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua MUI pada periode 2005-2010. Bahkan Din pernah didapuk sebagai Ketua Umum MUI pada 2014-2015.

Baca juga: Munas X MUI Hasilkan Empat Fatwa soal Haji saat Pandemi Covid-19, Ini Rinciannya

Namun kini Din tak lagi masuk dalam daftar pimpinan MUI. Namanya tak tercantum dalam daftar pengurus harian ataupun dewan pertimbangan.

Di Wantim, Ma'ruf Amin memboyong beberapa pengurus harian MUI periode 2015-2020.

Dua Wakil Ketua Umum MUI periode 2015-2020 yaitu Zainut Tauhid Sa'adi dan Muhyiddin Junaidi menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan 2020-2025.

Sedangkan Ketua Umum MUI adalah Miftachul Akhyar, yang juga menjabat Rais Am PBNU hingga 2025. Dengan demikian, Ketua Umum dan Dewan Pertimbangan MUI berasal dari PBNU.

Selain Din, nama lainnya yang terdepak dari petinggi MUI yakni Bachtiar Nasir. Bachtiar menjabat Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI periode 2015-2020.

Ia dikenal sebagai ulama yang berseberangan dengan pemerintah.

Namanya mulai dikenal publik secara luas saat kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016.

Ia saat itu tampil sebagai Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI). Kelompok itu jadi salah satu penggerak Aksi 411 dan Aksi 212 yang akhirnya menumbangkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Nama selanjutnya adalah Tengku Zulkarnain. Ia dikenal sebagai pendakwah yang lantang mengkritik kebijakan pemerintah.

Tangkapan layar Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam kegiatan penutupan Musyawarah Nasional (Munas) X MUI yang disaksikan melalui siaran youtube Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (27/11/2020).
Tangkapan layar Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam kegiatan penutupan Musyawarah Nasional (Munas) X MUI yang disaksikan melalui siaran youtube Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (27/11/2020). (screenshot)

Ia juga dekat dengan tokoh-tokoh Aksi 212, seperti Rizieq Shihab. Di MUI, Zul sempat menjabat sebagai wakil sekjen pada 2015-2020. Namun namanya kini tak ada lagi di jajaran petinggi MUI.

Selain itu, ada pula nama Yusuf Muhammad Martak. Yusuf dikenal publik sebagai Ketua GNPF Ulama, gerakan penerus GNPF MUI Bachtiar Nasir.

GNPF Ulama sering bergabung dengan FPI dan PA 212 dalam sejumlah kegiatan beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah Reuni Aksi 212 dan penjemputan Rizieq Shihab dari Arab Saudi.

Martak tercatat sebagai Bendahara MUI 2015-2020. Namun saat ini namanya sama sekali tidak tercantum di dewan pertimbangan MUI ataupun dewan pimpinan MUI.

Mengenai namanya yang tak masuk lagi dalam kepengurusan, Din Syamsuddin mengungkapkan sejak awal ia memang tak bersedia masuk dalam kepengurusan MUI periode 2020-2025.

Ia bahkan tidak mengikuti Munas MUI ke-10, meski pada kepengurusan sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

"Dari awal saya memang tidak bersedia, juga tidak ikut Munas padahal sebagai Ketua Dewan Pertimbangan juga formatur," ucap Din saat dikonfirmasi, Jumat (27/11/2020).

Din mengatakan dirinya sudah lama berkecimpung di MUI. Mulai dari menjabat sekretaris umum hingga ketua umum. Sehingga dirinya tidak bersedia bergabung lagi di MUI.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin (kedua kanan), Ketua DPD Irman Gusman (kedua kiri) memasuki area pembukaaan Munas MUI ke-9 di Grahadi, Surabaya, Selasa (25/8). Dengan tema Islam Wasathiyyah untuk dunia yang berkeadilan dan berkeadaban  Munas MUI akan berlangsung hingga 27 Agustus 2015. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin (kedua kanan), Ketua DPD Irman Gusman (kedua kiri) memasuki area pembukaaan Munas MUI ke-9 di Grahadi, Surabaya, Selasa (25/8). Dengan tema Islam Wasathiyyah untuk dunia yang berkeadilan dan berkeadaban Munas MUI akan berlangsung hingga 27 Agustus 2015. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ (TRIBUN/AHMAD ZAIMUL HAQ)

Ketidaksediaan tersebut, bahkan telah diungkapkan Din dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI terakhir.

"Saya sudah lama di MUI, pernah jadi Sekretaris Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Umum, dan Ketua Dewan Pertimbangan. Dalam Rapat Pleno terakhir Dewan Pertimbangan sudah saya nyatakan tidak bersedia," ucap Din.

Senada dengan Din, Tengku Zulkarnain juga mengaku sudah berkecimpung lama di MUI, yakni selama 10 tahun. Menurutnya, dibutuhkan regenerasi di organisasi tersebut.

"Harus ada regenerasi. Kalau saya merasa cukuplah sudah. Saya sudah 10 tahun jadi Wasekjen, itu cukup. Apalagi saya tidak dari organisasi besar PBNU atau Muhammadiyah," ujar Zul, Jumat (27/11/2020).

Selepas tidak menjadi pengurus MUI, Zul mengaku punya aktivitas lain. Ia akan fokus berdakwah dan mengurus pesantren.

"Saya bisa berkonsentrasi untuk kerja yang lain, mengurus pesantren, mengurus dakwah dengan jemaah tabligh. Itu suatu kegembiraan bagi saya," ucal Zul.

Zul juga berharap para pengurus baru MUI bisa tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap umat. Seperti yang dilakukan pengurus MUI terdahulu.

"Kami berharap tetap kritis ya membela rakyat dan membela umat, kalau fatwa Insya Allah tidak masalah," ucapnya.(tribun network/rin/fah/fik)

Ikuti kami di
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas