Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tiga Kriteria Utama Sosok Pemimpin Nasional yang Disiapkan Partai Keadilan Sejahtera

Kepemimpinan yang dibangun PKS adalah kepemimpinan yang siap berkolaborasi dengan  seluruh elemen bangsa untuk membangun Indonesia

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Tiga Kriteria Utama Sosok Pemimpin Nasional yang Disiapkan Partai Keadilan Sejahtera
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berfoto bersama jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dan Dewan Pengurus Pusat PKS Masa Bakti 2020 - 2025 pada Musyawarah Nasional (Munas) V PKS, di Hotel Mason Pine, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (29/11/2020). Pada Munas yang berlangsung dari Kamis (26/11/2020) itu, ditetapkan susunan kepengurusan PKS periode 2020-2025, serta peluncuran lambang, mars dan hymne baru PKS. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  menyiapkan kepemimpinan nasional yang kuat dengan basis kepemimpinan daerah.

PKS akan menuju kepemimpinan nasional untuk mewujudkan visi misi PKS yakni sebagai partai pelopor untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Hal ini dikatakan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam pidato politiknya saat acara Munas PKS ke V secara virtual, Jakarta, Minggu (29/11/2020).

Ia menyebut, kepemimpinan yang dibangun PKS adalah kepemimpinan yang siap berkolaborasi dengan  seluruh elemen bangsa untuk membangun Indonesia.

"Kepemimpinan yang menjadi pelopor mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, kepemimpinan yang dapat mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Syaikhu.

Syaiku menyebut, setidaknya perlu tiga kriteria utama kepemimpinan nasional yang akan disiapkan PKS.

Baca juga: Gamal Albinsaid Merapat ke PKS, Jadi Ketua DPP Bidang Kepemudaan

Pertama, pemimpin yang memiliki akseptabilitas, yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

Berita Rekomendasi

Kader-kader PKS dan para pejabat publik PKS harus tampil di masyarakat dan menjadi tokoh-tokoh penting yang selalu peduli terhadap nasib rakyat, dan hadir melayani dengan membawa manfaat.

Kedua, pemimpin yang memiliki kapasitas.  Kader PKS harus memiliki kapasitas untuk mengelola pemerintahan dengan profesional, transparan, akuntabel, dan demokratis.

Ketiga, pemimpin yang memiliki kredibilitas. Kita akan mencetak pemimpin yang memiliki integritas moral yang kuat, berjiwa patriotik dan memiliki nasionalisme yang tinggi," ucapnya.

Ia memaparkan, tugasnya sebagai Presiden PKS adalah mempersiapkan stok kepemimpinan ini sejak dini.

"Stok kepemimpinan ini juga harus didapatkan dengan proses penambahan suara masyarakat untuk PKS.

Baca juga: Puluhan Personel Keamanan Afghanistan Tewas dalam Serangan Bom Bunuh Diri

"Bagi pejabat publik yang pernah berkiprah, jaga terus kepemimpinan dan ketokohannya, jangan sampai pudar.

Cor jumlah kursi PKS yang sudah didapatkan agar tidak pindah ke partai lain," ucap Syaikhu.

Selanjutnya tingkatkan target suara dalam pemilu 2024 minimal 15 persen suara sesuai dengan ketetapan Musyawarah Majelis Syura," sambungnya.

Lebih Kedepankan Ekonomi, Dibanding Kesehatan

Dalam pidato, Syaikhu juga sempat menyindir soal penanganan pandemi covid 19 yang dilakukan pemerintah.

Menurutnya, jumlah total kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai setengah juta orang, dengan pasien meninggal lebih dari 16 ribu orang karena awalnya dijadikan bahan candaan.

"Bila kami cermati penanganan Covid-19 sejak awal, kurang terantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Di awal malah sering dijadikan bahan candaan, tetapi setelah dirasakan wabah ini betul ada, barulah kepanikan terjadi," ujar Syaikhu.

Menurut Syaikhu manajemen krisis yang dilakukan pemerintah lebih mengedepankan masalah ekonomi, ketimbang masalah kesehatan bagi masyarakat.

Bahkan, kata Syaikhu, kebijakan antar kementerian  tampak tidak terkoordinasi dengan baik, baik itu antar pusat maupun dengan daerah yang kerap tidak singkron keputusannya dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Padahal seharusnya pemerintah menjadi dirijen yang mampu mengkoordinasikan dan mensinkronkan berbagai pemangku kepentingan ini," paparnya.

Baca juga: PKS Luncurkan Logo Baru, Warna Oranye dan Bentuk Lingkaran, Ini Maknanya

Seringkali terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Tentu semua ini terjadi karena lemahnya kepemimpinan," sambung Syaikhu.

Penanganan Covid-19 yang tidak maksimal, kata Syaikhu, membuat Indonesia menjadi negara dengan angka kematian tertinggi di Asean akibat wabah tersebut dengan persentase sekitar 3,3 persen.

Maka bisa dibayangkan, dampak selanjutnya Indonesia masuk ke dalam jurang resesi ekonomi, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan semakin meningkat, pengangguran naik tajam dan ketimpangan pun semakin lebar di tengah masyarakat," tuturnya.

Syaikhu juga melihat Indonesia saat ini mengalami krisis demokrasi, dengan mempersempit ruang kebebasan masyarakat sipil.

"Krisis demokrasi terjadi karena penegakkan hukum yang tebang pilih," ujar Syaikhu.

Menurutnya, lembaga negara sudah tidak berjalan sesuai tugas dan fungsinya.

Pemerintah, kata Syaikhu, telah memperkecil ruang masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan bertindak represif kepada pihak-pihak yang kritis.

"Negara telah mempersempit ruang kebebasan dan membatasi warga negara untuk berserikat berkumpul dan menyampaikan pendapat. Padahal hal itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat 3,"  paparnya.

Syaikhu memaparkan, berdasarkan data dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada Oktober 2020.

Tercatat, dalam satu tahun terakhir di aspek kebebasan sipil, telah terjadi 158 peristiwa pelanggaran.

"Ada pembatasan dan serangan terhadap kebebasan sipil yang meliputi hak asosiasi, hak berkumpul dan hak berekspresi,"  ucapnya.

Wujudkan Peradaban Islam di Indonesia

Sementara itu, Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Salim Segaf Al-Jufri meminta seluruh kader untuk bersama-sama mewujudkan peradaban Islam di negara Indonesia.

"Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, siap mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin?,"  papar Salim Segaf saat acara Munas PKS ke V secara virtual, Jakarta, Minggu (29/11).

Kita mengatakan bahwa PKS, partai Islam Rahmatan Lil Alamin, rahmat untuk alam semesta. Ini bukan hanya retorika saja, bukan hanya tagline, harus kita buktikan," sambungnya.

Menurutnya, saat ini ada pihak-pihak yang menyebarluaskan Islam merupakan agama yang penuh dengan kekerasan.

Bahkan, kata Salim Segaf, tuduhan tersebut sudah dirancang agar manusia jauh dari agama Islam.

"Kadang disebutkan muslim berarti dia teroris. Coba buka saja Google, ini desain, mereka melakukan tipu muslihat," paparnya.

Ia menyebut, upaya-upaya tersebut tidak akan berhasil karena umat muslim selalu menebar kedamaian dan keamanan di dalam negeri.

"Agama Islam penuh dengan kedamaian, agama yang berikan keamanan, kesantunan, memerintahkan selalu berpikir, beramal, berbuat," ucapnya. (Tribun Network/sen/wly)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas