"Jadi, ini alasan terkuat Pilkada 2020 tetap berjalan. Karena mereka ingin daerah hasil legitimasi langsung bukan Plt yang ditunjuk pemerintah," katanya.

Karena itu, ia berpandangan tidak bijak jika mengubah aturan di saat terakhir seperti sekarang ini. Apalagi menunda.

"Menurut saya, tidak bijak mengubah aturan pemilu di masa akhir. Untuk apa ditunda? Sangat tidak sensitif terhadap aspirasi masyarakat dan juga tidak sensitif dengan beban biaya peserta dan pemerintah, untuk Pilkada," ucap Abbas.

Waspadai Ledakan Kasus Covid

Desember 2020 dinilai memiliki risiko kenaikan angka positif Covid-19 di Indonesia.

Ahli Ilmu Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani menyebut ada dua momen yang berpotensi memunculkan kerumunan, yaitu Pilkada Serentak dan libur akhir tahun pengganti libur Idul Fitri.

"Risiko kenaikan angka Covid-19 di bulan Desember dengan dua momen ini harus diperhatikan," ungkap Laura saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (27/11/2020).

Bila tidak dapat dikendalikan, Laura menyebut ada kemungkinan kasus Covid-19 akan meledak pada awal 2021.

"Sekarang kasus Covid-19 sudah tinggi, beberapa rumah sakit dan IGD melaporkan penuh."

"Sedangkan dua even di Desember ini berisiko," ungkapnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Pecah Rekor, Epidemiolog: Imbas Libur Panjang dan Kerumunan Massa

Laura menyebut pemerintah harus mewaspadai adanya wacana libur panjang di akhir tahun 2020.

"Pemerintah harus ada upaya antisipasi, kita ingin masyarakat paham, mencari tempat liburan yang aman dan tidak abai dengan kondisi pandemi," ungkapnya.

Menurut Laura, kondisi tempat wisata yang sudah kembali buka menjadi menarik minat masyarakat.

"Yang harus dilakukan ya memberikan pemahaman semua kegiatan harus dilakukan dengan protokol kesehatan, ini wajib dan menjadi kunci," ungkapnya.