Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Viral Azan Jihad di Medsos, JK Tolak Masjid Jadi Tempat Azan Jihad, Aparat Didesak Blokir Video

Muhammad Jusuf Kalla, menolak seruan jihad yang dikumandangkan sekelompok orang melalui azan di masjid.

Penulis: Dodi Esvandi
Editor: Sanusi
zoom-in Viral Azan Jihad di Medsos, JK Tolak Masjid Jadi Tempat Azan Jihad, Aparat Didesak Blokir Video
Sekretariat Presiden
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Muhammad Jusuf Kalla, menolak seruan jihad yang dikumandangkan sekelompok orang melalui azan di masjid. 

”Sedang diselidiki,” kata Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Awi Setyono di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (1/12).

Namun Awi masih menolak berkomentar lebih terkait penyelidikan yang dilakukan Polri. Ia hanya bilang, penyidik masih menelusuri lokasi pembuatan rekaman video viral tersebut. ”Lokasinya sedang diselidiki,” tukasnya.

Terkait beredarnya video azan dengan menyelipkan lafaz 'hayya alal jihad' atau ajakan untuk jihad itu, Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar membenarkan tentang adanya azan itu. "Itu (inisiatif) dari masyarakat," ujar Aziz saat dihubungi, Senin (30/11).

Aziz mengaku tak mengetahui lokasi azan itu dikumandangkan.

"Saya tidak tahu itu di mana," kata Aziz. Ia juga tak bisa memastikan apakah itu azan di kawasan Petamburan yang merupakan tempat tinggal Rizieq Shihab atau di Pondok Pesantren Bahar bin Smith di Bogor.

Aziz sendiri menilai seruan azan jihad itu hal yang wajar. Ia menilai seruan itu sebagai respons para pengikut Habib Rizieq Shihab yang dinilai sebagai sebuah kezaliman.

”Saya rasa itu wajar, karena masyarakat melihat ketidakadilan, melihat kezaliman luar biasa kepada ulama dan habaib karena tidak sepaham dengan pemerintah," kata Aziz.

BERITA TERKAIT

Aziz kemudian menyinggung kesetaraan di mata hukum. Menurutnya, aparat berlaku tidak adil dengan memeriksa Habib Rizieq soal kerumunan di Petamburan, sementara kerumunan di lokasi lain tak diproses.

"Kan seharusnya tidak seperti itu, masyarakat diajarkan demokrasi Pancasila seperti apa menghargai pendapat, keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Tapi pemerintah dan aparat keamanan diduga memperlihatkan hal sebaliknya. Ya wajar kalau rakyat marah, makanya saya memiliki pandangan perlakukan hukum dengan baik sesuai asas-asas keadilan," sambungnya. (tribun network/den/fah/igm/dod)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas