Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyampaikan kritik keras atas keputusan pemerintah Indonesia membuka pelayanan calling visa bagi warga negara Israel.

Dia menilai kebijakan tersebut mengabaikan amanat konstitusi.  

"Kebijakan tersebut adalah bentuk pengkhianatan pemerintah terhadap Pembukaan UUD 1945.

Padahal, konstitusi kita menegaskan supaya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Mirisnya lagi, keputusan tersebut tidak merepresentasikan aspirasi dan kehendak tulus dari masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, yang sejak lama konsisten memihak pada kemerdekaan Palestina,” kata Bukhori kepada wartawan, Kamis (3/12/2020).

Bukhori menilai kebijakan tersebut kontradiktif dengan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara tegas mendukung kemerdekaan Palestina.

Baca juga: Pejabat AS Sebut Israel di Balik Pembunuhan Ilmuwan Iran Mohsen Fakhrizadeh

Sikap tegas tersebut disampaikannya saat menyampaikan pidato untuk pertama kalinya di Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2020 silam.

Dalam pidatonya, Presiden  mengungkapkan bahwa Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya.

"Pertanyaannya adalah, apakah Presiden mengetahui tindakan anak buahnya (Kemenkum HAM) tersebut?

Saya justru curiga bahwa tindakan ini dilakukan sepihak tanpa sepengetahuan Presiden bila mengacu pada sikap dukungan yang telah Presiden tunjukan selama ini terhadap isu Palestina," ucapnya.

"Tetapi sebaliknya, jika keputusan tersebut nyatanya atas restu dan sepengetahuan Presiden, maka sikap Presiden Jokowi bertentangan dengan Founding Father, Bung Karno, yang memiliki komitmen kuat atas kemerdekaan Palestina.

Baca juga: Trump Dinilai Bikin Konflik, Raja Yordania dan Presiden Palestina Berharap Biden Hidupkan Perdamaian

Sebab, konsekuensi politik dari membuka hubungan dengan Israel berarti mengakui eksistensi negara tersebut.

Artinya, pemerintah mengakui penjajahan Israel kepada Palestina yang sampai saat ini belum merdeka sepenuhnya," sambungnya.