"Kenaikan lebih dari Rp 60 triliun dalam 6 tahun adalah alasan kekecewaan saya atas temuan Amnesty ini. Harusnya penambahan anggaran yang besar itu juga menambah kebahagiaan dan meningkatkan rasa kemanusiaan para aparat," kata Hinca. 

"Tapi ternyata itu belum terjadi. Kita akan terus evaluasi di Komisi III, jangan sampai ini akan menjadi preseden buruk yang terus dibiarkan," paparnya. 

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya telah memverifikasi 51 video yang menggambarkan 43 insiden kekerasan oleh polisi saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja  di berbagai daerah di Indonesia. 

Insiden kekerasan dalam video tersebut terjadi dalam kurun 6 Oktober hingga 10 November 2020.

Usman mengatakan hasil verifikasi tersebut menunjukkan polisi di berbagai Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM yang sangat mengkhawatirkan.

"Ada banyak sekali video yang kami terima dan juga menunjukkan kesaksian terhadap kekerasan polisi yang saat itu terjadi dalam demonstrasi menentang undang-undang Omnibus. Ini insiden yang mengingatkan kita pada brutalitas aparat keamanan kepada mahasiswa di tahun 98 sampai 99 di masa-masa akhir presiden otoriter Soeharto," kata Usman. 

Usman mengatakan setidaknya ada empat pola kekerasan yang dilakukan polisi. 

Pertama, penggunaan alat yang tidak tepat di antaranya bambu, kayu, dan lainnya. 

Kedua, penggunaan gas air mata dan water canon yang tidak tepat dalam pembubaran aksi terkait perintah pembubaran dan waktu yang diberikan kepada pengunjuk rasa untuk bubar. 

Ketiga, penahanan incommunicado atau menutup akses komunikasi dari dunia luar. 

Keempat, bentuk penyiksaan yang dinilai tidak manusiawi dan merendahkan martabat di antaranya ditelanjangi dan dipaksa berbaring di bawah matahari.