Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mendesak pemerintah segera bersikap tegas, terkait Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

"Saya mendesak keras pemerintah segera menghentikan aksi provokasi tersebut, agar masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua Barat dapat hidup tenang dan damai tanpa isu-isu liar yang mengancam disintegrasi bangsa," kata Irwan kepada wartawan, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Irwan pun menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum merespon langsung deklarasi tersebut dengan pernyataan dan tindakan tegas untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Benny Wenda Berusaha Membuat Negara Ilusi Terkait Deklarasi Republik Papua Barat

"Papua Barat adalah bagian dari kedaulatan NKRI yang sah dan tidak boleh diklaim dan digangu gugat pihak manapun termasuk Benny Wenda," ujar Anggota Komisi V DPR itu.

"Masyarakat Papua Barat menjadi bagian seluruh rakyat Indonesia dan menolak adanya provokasi pemisahan dari negara Indonesia," sambungnya.

Baca juga: Polri Akan Tindak Tegas Siapapun Pengikut Benny Wenda yang Ingin Pisahkan Papua dari NKRI

Irwan juga mendorong pemerintah pada saat ini, maupun ke depan untuk terus menghadirkan pemerataan dan percepatan pembangunan di Papua Barat dan Papua.

"Kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan di tanah air merupakan jalan persatuan bangsa ini. Itulah sejatinya perwujudan dari nilai-nilai Pancasila," kata legislator asal Kalimantan Timur itu.

Tindakan Makar

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat yang dideklarasikan pemimpin United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) Benny Wenda sebagai tindakan makar terhadap negara.

"Dia telah melakukan makar. Bahkan Ketua MPR (Bambang Soesatyo) menyebut sudah mempunyai niat dan sudah melangkah untuk melakukan makar," ujar Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/12/2020).

Ia menganggap Benny Wenda tengah merancang sebuah negara ilusi dengan memprakarsai pemerintahan sementara Papua Barat.

Baca juga: Polri Akan Tindak Tegas Siapapun Pengikut Benny Wenda yang Ingin Pisahkan Papua dari NKRI

Sebab, Benny Wenda tak mempunyai syarat untuk mendirikan sebuah negara. Syarat itu adalah keberadaan masyarakat, wilayah, dan pemerintahan.

Dari ketiga syarat itu, menurut Mahfud, Benny Wenda tak punya alasan kuat untuk mendirikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Baca juga: Mahfud MD: Benny Wenda Membuat Negara Ilusi