19-12-2008 : KAPOLRES METRO JAKUT POLDA METRO JAYA

06-08-2009 : PAMEN SDE SDM POLRI (DIARAHKAN SBG ADC PRESIDEN RI)

04-09-2012 : KABAGJIANPOLMAS BIDPPITK STIK LEMDIKPOL

08-02-2013 : WAKAPOLDA JABAR

03-10-2014 : KEPALA STIK LEMDIKPOL

05-10-2016 : KAPOLDA SUMUT

02-06-2017 : GUBERNUR AKPOL

26—04—2019: KAPOLDA JATENG

01—05—2020: KABAINTELKAM POLRI

Baca juga: Komjen Heru Winarko Pensiun Tak Dimutasi, IPW Kritik Buruknya Sistem Kaderisasi dan Mutasi Polri

Bocoran Rycko Amelza Jadi Kepala BNN?

Tribunnews.com sebelumnya mengabarkan, Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane mengkritik sistem kaderisasi dan mutasi yang terjadi di institusi Polri. 

Komjen Pol Heru Winarko yang saat ini menjabat Kepala BNN tak kunjung dimutasi meski sudah pensiun sejak 1 Desember kemarin. 

"Sistem kaderisasi dan mutasi di Polri tampaknya semakin amburadul dan tidak promoter. Hal ini terlihat dari belum dimutasinya Kepala BNN Komjen Pol Heru dari jabatannya, padahal yang bersangkutan sudah pensiun sejak 1 Desember 2020. Sementara ada beberapa Kapolda yang masa pensiunnya jatuh pada akhir Desember tapi sudah dimutasi sejak November lalu," ujar Neta, dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).

IPW menyayangkan hal tersebut karena dapat mengganggu kepercayaan internal kepolisian kepada pimpinannya. 

Neta mengaku mendapat informasi, belum dimutasinya Kepala BNN akibat adanya tarik menarik di internal elit Polri maupun di lingkaran kekuasaan, yang berkaitan dengan bursa pencalonan kapolri. 

"Ada elit yang mendorong agar jenderal bintang dua yang dipromosikan menjadi Kepala BNN agar yang bersangkutan bisa masuk dalam bursa calon Kapolri. Namun ada yang hendak 'mengunci' posisi Kepala BNN, dengan cara didorongnya bintang dua yang tidak populer, sehingga bursa calon Kapolri hanya diisi jenderal bintang tiga," kata dia. 

Dia juga mendengar kabar dari internal Korps Bhayangkara bahwa Kabaintelkam Komjen Pol Rycko Amelza akan didorong menjadi Kepala BNN. 

Alasannya, kata Neta, Baintelkam Polri hendak dibenahi dan dikonsolidasikan, mengingat dalam kasus Habib Rizieq Shihab dan kasus lainnya dinilai kedodoran. 

"Nantinya posisi Rycko di Baintelkam akan diisi jenderal bintang dua yang punya kapabilitas di bidang intelijen, namun tidak punya kans masuk bursa calon Kapolri," jelasnya. 

Menurut Neta, maraknya aksi kerumunan massa, aksi intoleransi, dan aksi kelompok garis keras belakangan ini membuat situasi Kamtibmas menjadi riuh.

Situasi Kamtibmas maupun ancaman Kamtibmas di ibukota Jakarta pun menjadi perhatian khusus banyak pihak. 

Tak pelak, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat ini memiliki tugas menjaga kamtibmas ibukota, juga menuntaskan kasus yang diduga melibatkan Habib Rizieq Shihab.

Adapun pencopotan Kapolda Metro sebelumnya Irjen Pol Nana Sudjana karena terkait kerumunan massa dari Habib Rizieq Shihab. 

"Dengan demikian menjadi tanggung jawab Fadil untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas. Di sisi lain, nama Fadil sendiri disebut-sebut masuk dalam bursa pencalonan kapolri. Salah satu syarat untuk masuk dalam bursa calon Kapolri, Fadil harus menjadi bintang tiga dengan pangkat Komjen. Apakah hal ini akan membuat Fadil terpilih menjadi Kepala BNN?" kata Neta. 

Lebih lanjut, Neta sendiri mengaku heran lantaran Kapolri Jenderal Pol Idham Azis belum juga mengeluarkan TR untuk mengganti Komjen Pol Heru Winarko.

"Sepertinya antara Kapolri dan Presiden Jokowi belum ada kesepakatan tentang siapa yang dipilih untuk menggantikan Komjen Pol Heru di BNN. Apakah Irjen Pol Nana, apakah Irjen Pol Fadil, apakah Kapolda Riau, apakah Kapolda Jabar, apakah Irjen Pol Petrus Golose, dan apakah Kabaintelkam Komjen Pol Rycko," ungkapnya. 

"Lambannya Kapolri dalam menunjuk kepala BNN yang baru menjadi tanda tanya sendiri. Jika yang terpilih menjadi Kepala BNN nantinya adalah Petrus Golose, berarti peluang para jenderal bintang dua untuk masuk dalam bursa calon kapolri pun tertutup. Artinya bursa calon Kapolri hanya akan diisi para jenderal bintang tiga Polri," tandasnya. 

(Tribunnews.com, Chrysnha, Vincentius Jyestha)