Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan lima paslon peserta Pilkada yang tidak mengisi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari 30 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun ini.

Lima paslon tersebut di antaranya pertama adalah paslon Ben Ibrahim dan Ujang Iskandar di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kedua adalah paslon Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi di Provinsi Bengkulu.

Ketiga adalah Surunuddin Dangga dan Rasyid di Kabupaten Konawe Selatan. Keempat adalah Lalu Makmur Said dan Badruttamam Ahda di Kota Mataram.

Baca juga: ICW Kecam Deputi Penindakan KPK Ungkap Rencana Geledah Kantor KKP ke Publik

Kelima adalah Baihaqi dan Baiq Diyah Ratu Ganefi di Kota Mataram. Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan hal tersebut perlu dipertanyakan.

Hal tersebut disampaikan Egi dalam Diskusi Media bertajuk Hasil Pemantauan Dana Kampanye Pilkada: Ruang Gelap yang Menguntungkan Oligarki yang digelar secara virtual pada Minggu (6/12/2020).

Baca juga: KPK Minta Calon Kepala Daerah Jujur dan Terbuka Laporkan Sumbangan Dana Kampanye

"Ini mungkin perlu dipertanyakan juga mengapa, apakah memang tidak mengunggah, menyampaikannya pada KPU atau memang benar-benar mereka benar-benar kosong untuk mengisi LPSDK. Dan kalau kosong ini juga tentu saja menimbulkan pertanyaan. Karena tentu kampanye membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi ini perlu kita telusuri lagi lebih jauh," kata Egi.

Baca juga: Bawaslu Gandeng Facebook Awasi Iklan Politik dan Dana Kampanye Pilkada 2020

Egi mengatakan data tersebut berdasarkan hasil pemantauan ICW terhadap 30 daerah yang mencakup sembilan provinsi, 12 Kabupaten, dan sembilan kota. 

Egi mengatakan ICW tidak memantau seluruh 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada karena keterbatasan waktu dan sumber daya.

Sehingga, kata Egi, ICW hanya memantau beberapa daerah yang punya permasalahan dinasti, korupsi, dan berdasarkan keterwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. 

Data tersebut, kata Egi, dikompilasi ICW hanya dari halaman resmi KPU.

Egi mengatakan ada dua jenis data yang dipantau ICW yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Dua data tersebut dipilih karena dua data tersebut diwajibkan hingga 30 Oktober 2020 dan data PPDK, baru akan disampaikan setelah kontestasi Pilkada usai. 

Berdasarkan pasal 74 Undang-Undang (UU) Pilkada, kata Egi, sumber dana kampanye bisa dibagi ke dalam tiga kategori yakni sumbangan partai politik atau gabungan partai politik, sumbangan pasangan calon, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yakni bisa merupakan sumbangan perseorangan atau sumbangan badan hukum swasta.

Dalam UU tersebut, kata Egi, juga tertera batas sumbangan perseorangan adalah Rp 75 juta rupiah dan badan hukum swasta Rp 750 juta. 

Sejumlah sumber yang dilarang dalam UU Pilkada, kata Egi, antara lain dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, warga negara asing atau penyumbang yang tidak jelas identitasnya.

Selain itu, kata dia, sumber dana juga dilarang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah atau APBN dan APBD, BUMN, BUMD, BUMDes atau sebutan lainnya. 

Egi mengatakan sejumlah sanksi yang berkaitan dengan permasalahan dana kampanye setidaknya ada tiga.

Pertama, jika kandidat menerima atau memberi dana kampanye sebagaimana yang sudah diatur maka hukuman paling singkat yang bisa dijatuhkan 4 bulan penjara atau maksimal 24 bulan penjara dan dendanya juga ada mencapai Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. 

Untuk jenis tindakan lainnya, kata Egi, jika kandidat menerima atau memberi dana kampanye dari dan kepada pihak terlarang juga dibe pidananta dan denda serupa dengan yang tadi.

Selain itu jika kandidat tidak memberikan keterangan yang benar dalam laporan dana kampanye, kandidat juga dapat diberikan sanksi pidana paling singkat 2 bulan dan paling lama 12 bulan atau denda paling sedikit Rp 1 juta rupiah dan paling banyak Rp 10 juta.

Berdasarkan data tersebut ICW merekomendasikan penguatan regulasi karena regulasi yang ada dinilai tidak mampu untuk memaksa para pasangan calon untuk melaporkan dana kampanye secara patuh dan jujur.

Selain itu pengawasan oleh Bawaslu harus diperkuat karena Bawaslu juga punya kewenangan untuk memeriksa kebenaran dan kejujuran laporan dana kampanye yang diberikan para kandidat.

"Karena laporan yang disampaikan oleh para kandidat atau mungkin yang diwajibkan oleh KPU juga tidak harus rinci, ini juga membuka ruang gelap. Karena itu rasanya perlu ada publikasi yang rinci mengenai laporan dana kampanye untuk membuka ruang gelap terdebut," kata Egi.

Selain itu ICW juga merekomendasikan audit perlu dilakukan secara detil dan hasilnya dibuka pada publik khususnya untuk mengetahui orang atau badan hukum swasta yang memberikan dana kampanye kepada para kandidat. 

Terakhir, kata Egi, penguatan dari sisi etika juga penting mengingat calon, penyelenggara pemilu, atau voters harus mempertimbangkan aspek etika. 

"Apakah yang mereka lakukan dalam penyelanggaran pemilu atau pilkada pantas atau tidak. Apabila aspek etika ini terus diabaikan saya rasa sekuat apapun regulasi yang kita miliki tetap akan ada celah yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Egi.