KPK menyebut, fee yang dipatok untuk disetorkan rekanan kepada Kementerian Sosial sebesar Rp 10.000 dari nilai Rp 300.000 per paket bantuan sosial.

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan bahwa hak masyarakat untuk berspekulasi mengenai reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Baca juga: Istana Terkejut, 18 Menteri Disebut-sebut Akan Di-reshuffle, Pratikno: Itu Tidak Benar

Termasuk mengenai spekulasi bahwa reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat karena kursi Menteri Kelautan dan Perikanan definitif kosong pasca Edhy Prabowo diciduk KPK karena dugaan suap ekspor benih Lobster.

"Hak-nya masyarakat untuk berspekulasi," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, Presiden pada saatnya akan mengumumkan apakah penunjukan Menteri KKP yang baru nantinya sekaligus reshufle atau tidak. "Tapi tunggu saatnya. Jawabannya tunggu saatnya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab soal isu akan adanya reshuffle atau perombakan kabinet. Isu reshuffle terus berkembang sejak Jokowi meluapkan kemarahannya kepada para menteri, pada Juni 2020 lalu.

"Bisa saja, bisa saja minggu depan, bisa saja bulan depan, bisa saja tahun depan," tegasnya dalam acara Rosi 'KompasTV', Senin (16/11) lalu.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani, mengusulkan kepada presiden  segera menetapkan pengganti dua menteri yang tersandung kasus korupsi secara definitif.

Menurut Arsul, hal itu sekaligus bisa menjadi momen untuk melakukan reshuffle kabinet.

"Terkait dengan terseretnya dua anggota kabinet dalam kasus hukum di KPK, PPP mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk segera mengisi pos dua menteri ini segera secara definitif," kata Arsul

"Tentu pengisian dua pos menteri ini bisa sekaligus menjadi ruang untuk reshufle kabinet yang memang tidak ditutup kemungkinannya oleh presiden," imbuhnya.

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR RI ini menilai, reshuffle kabinet bukan merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan Jokowi untuk mengisi kekosongan kursi dua menteri. (tribun network/mam/sen/kompas.com)