TRIBUNNEWS.COM - Politikus Fadli Zon angkat suara terkait tertangkapnya Menteri Sosial Juliari P. Batubara atas kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) di tengah situasi pandemi.

Diketahui, Juliari Batubara terjerat kasus korupsi pada pengadaan bansos yang ditujukan untuk penanganan covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Menurut Fadli Zon, tertangkapnya Mensos ini merupakan kesempurnaan dari carut marutnya penanganan Covid-19.

"Dengan terjerat Menteri Sosial di dalam korupsi dana bantuan sosial, saya kira ini kesempurnaan dari carut marut penanganan pandemi Covid-19," ujar Fadli Zon pada acara kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, dikutip Tribunnews, Rabu (9/12/2020).

Baca juga: Tanggapan Soal Pidana Mati Mensos Juliari: Mahfud MD Sebut Bisa Dijerat, DPR Minta KPK Jangan Asal

Baca juga: Mensos Juliari Ditangkap KPK, Wakil Rektor ITB AD Sarankan Bansos Dievaluasi 

Ia juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah salah dari awal.

"Menurut saya, sejak awal persoalannya adalah dari sisi kebijakan, dari kita sudah mengetahui bahwa terjadi pro dan kontra tentang bansos."

"Ada satu pihak yang mengatakan memang bansos, ada satu pihak yang mengatakan harusnya cash transfer atau bantuan langsung tunai," ucap Fadli.

Menurutnya, kebijakan dana bansos seharusnya diberikan secara langsung tunai.

Baca juga: Istri Juliari Batubara Sempat Bangga atas Kinerja Suaminya Sebagai Mensos, Kini Malah Korupsi Bansos

Baca juga: Mensos Korupsi, Jokowi Tidak Mau Lindungi, Sekjen Kemensos Terpukul, FPI: Heran bin Takjub

"Kalau sejak awal, saya termasuk yang sejak awal berpendapat seharusnya cash transfer, saya kira itu memperkecil ruang untuk korupsi," ujarnya.

"Dengan demikian, akan langsung kepada yang berhak, ini termasuk penanganan dampak Covid-19 secara langsung," lanjutnya.

Sebelumnya, menurut Fadli Zon, kasus korupsi bansos ini sangat ironis.

"Ini merupakan wujud dari grand corruption atau political corruption yang sangat serius."

Baca juga: Geledah Kantor Kemensos, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos Covid-19

"Karena melibatkan angka triliunan dan sangat ironis memang."

"Sangat terbuka dan telanjang, langsung ini dampaknya kepada bantuan sosial yang memang diharapkan oleh masyarakat," ucap Fadli.

Fadli Zon juga beri tanggapannya soal hukuman yang pantas untuk Mensos Juliari ini.

"Yang paling jelas hukuman itu setimpal dan sesuai, karena ini menyangkut apa yang menjadi hak rakyat."

"Hak rakyat itu seharusnya benar-benar bisa dirasakan keadilannya," ujarnya.

DPR Akan Evaluasi Program Bansos Covid-19

Seperti pemberitaan Tribunnews sebelumnya, Komisi VIII DPR bakal mengevaluasi program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut dilakukan setelah Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan pejabat Kemensos ditetapkan tersangka kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 oleh KPK.

Baca juga: Prihatin Atas Korupsi Mensos Juliari Batubara, Komite III DPD Desak Optimalisasi Transparansi Bansos

"Kami Komisi VIII sebagai mitra Kemensos RI tentu akan melakukan evaluasi program bansos ini, sebagai wujud fungsi pengawasan kami sebagai anggota DPR," kata Anggota Komisi VIII DPR Nurhadi saat dihubungi, Jakarta, Senin (7/12/2020).

Menurut Nurhadi, bansos yang berupa sembako ke depannya lebih baik diganti dengan program bantuan langsung tunai (BLT), atau bantuan sosial tunai (BST). 

"Ini lebih aman dari peluang korupsi dan biar dibelanjakan sendiri oleh keluarga penerima manfaat (KPM)."

"Sehingga uang bisa berputar dari tingkat paling bawah, toko kelontong di lingkungan RT bisa hidup," paparnya.

Baca juga: Janji Mensos Juliari Batubara setelah Resmi Ditahan KPK

Nurhadi mengaku sangat menyesali dan prihatin adanya praktik dugaan korupsi program bansos, di tengah kesulitan rakyat pada masa pandemi Covid-19.

"Ini seharusnya kita semua punya rasa empati."

"Apalagi ini terkait bantuan sosial, ini murni hak-hak rakyat yang harus dilindungi, tetapi masih saja ada oknum-oknum yang bermain," ujar politikus NasDem itu. 

Terkait hukuman mati bagi karuptor, kata Nurhadi, semua pihak harus menghormati proses hukum yang ada di KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi bansos. 

"Pasal-pasal mana yang akan dikenakan, apakah pasal 2  UU 31 Tahun 1999 atau pasal 12,  tentu kita akan tunggu prosesnya."

"Tetapi prinsipnya adalah harus ada efek jera untuk ini, agar ke depan tidak ada lagi yang bermain main soal bansos," papar Nurhadi.

(Tribunnews.com/Shella/Seno Tri Sulistyono)